KPK Lapor ke Presiden soal e-KTP

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 14 September 2011 14:19

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan enam rekomendasi terkait proyek e-KTP (KTP elekronik), namun Kemendagri tidak memenuhinya. KPK kemudian akan melaporkan masalah itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Selasa (13/9), mengatakan enam rekomendasi tersebut adalah: penyempurnaan grand design; penyempurnaan aplikasi SIAK, dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi dari non-SIAK ke SIAK.

Memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data online/semi online antara kabupaten/kota dengan MDC di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien.
Kemudian melakukan pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang tunggal; melaksanakan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih/NIK tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan e-KTP.

Dan terakhir, pengadaan e-KTP harus dilakukan secara elektronik dan hendaknya dikawal ketat oleh LKPP.
"Karena ini masih wilayah pencegahan, maka akan segera diinformasikan lagi ke Presiden sebagai Kepala Negara," kata M Jasin.

Jasin mengingatkan rekomendasi tersebut guna mencegah pemborosan uang negara. Hal ini dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.

"Agar segera diingatkan oleh Presiden sehingga pengadaan e-KTP ini tidak terjadi pemborosan keuangan negara dan penyimpangan ke arah tindak pidana korupsi. Ini sesuai isi pasal 14 UU No 30/2002 tentang KPK," jelasnya.

Dipolisikan

Dalam perkembangan lain, diduga melakukan pengelembungan harga hingga Rp 4 triliun dalam proses tender proyek e-KTP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang dalam proses pengadaan barang, Sugiarto dan Drajat Wisnu Setiawan dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Keduanya menyalahgunakan wewenang saat proses masa sanggah," kata kuasa hukum Konsorsium Lintas-Peruri Solusi, Handika Honggowongso usai melaporkan kasus itu di Polda Metro Jaya, kemarin.

Sugiarto saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi (Minduk) Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Konsorsium PNRI sebagai pemenang tender memenangkan tender proyek e-KTP senilai Rp5,84 triliun dari pagu anggaran senilai Rp5,9 triliun.

Padahal, menurutnya, proyek tersebut bisa mencapai efisiensi 20 persen dari pagu anggaran. "Konsorsium Lintas-Peruri Solusi mengajukan penawaran Rp 4,75 triliun untuk pengerjaan proyek itu," tegas Handika.(am/aw/ads)