Balikpapan, Kalimantan Timur. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan investasi hingga Rp9 triliun untuk pencetakan sawah baru dan proyek produksi beras mulai tahun 2012.

"Kalau iklim investasi tidak kondusif, atau diganggu, kami akan pergi," tegas Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan di depan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, para bupati dan wakil bupati/wali kota se-Kalimantan Timur di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (10/1) malam.

Investasi itu akan disampaikan melalui tiga BUMN yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sanghyang Sri atau SHS. Ketiga BUMN ini akan mencetak sawah baru seluas 100.000 hektare, di mana PT SHS membuka 40.000 hektare, PT Pusri kebagian 30.000 hektar, dan PT Pertani juga 30.000 hektar.

Namun demikian, sebagai badan usaha yang modalnya harus dipertanggungjawabkan kepada para pemilik saham, para BUMN ini akan tetap menggunakan pendekatan bisnis.

Oleh sebab itu, kata Dahlan, sebelum memastikan jadi berinvestasi di Kalimantan Timur, Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi selama sebulan. "Bila Kaltim tidak layak, kami masih punya pilihan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, atau Papua," kata Dahlan.

Untuk pengadaan lahan itu, direktur-direktur utama ketiga BUMN itu sudah turun langsung ke kabupaten-kabupaten di Kaltim. Menteri Dahlan sendiri akan meninjau lokasi-lokasi tersebut mulai dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bulungan dengan helikopter dari Balikpapan, Rabu (11/1) dan makan siang di Bontang, lalu kembali ke Balikpapan dari Tarakan pukul 17.00 WITA.

Dahlan juga menyampaikan bahwa lahan-lahan tersebut akan dimiliki oleh BUMN-BUMN tersebut. Kepemilikan lahan untuk menjamin kelangsungan produksi beras. "Jangan sampai seperti BUMN gula di Jawa yang lahannya hanya pabriknya," ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Dahlan menjelaskan bahwa pengadaan beras selama ini terabaikan. Selain dari Kementerian Pertanian, tidak ada yang secara khusus mengurusi produksi beras. Akibatnya, Indonesia kembali mengimpor beras, dan untuk menekan inflasi terpaksa menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras ke pasaran.

"Memang tahun lalu inflasi kita yang terbaik selama ini,hanya 3,7 persen, tapi jumlah beras yang kita gelontorkan juga yang terbanyak sepanjang sejarah, dan itu mahal sekali," kata Dahlan yang tampil dengan kemeja putih tanpa dasi ditutup jaket hitam dan bersepatu kets.

Karena itu, Dahlan mengutip Presiden Yudhoyono, bahwa program ini dinilai penting dan harus sukses, karena itu sudah waktunya beras ditangani oleh korporasi dan tidak hanya hanya tradisional. Ia juga menyebut persoalan beras yang adalah makanan pokok orang Indonesia, bisa berdampak politik.

"Selain kita juga malu impor beras. Kita negara agraris, punya lahan luas, masak impor beras. Karena itu kebanggaan ekonomi dan politik tidak ada lagi kalau terjadi krisis beras, artinya pemerintah tidak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya," kata Dahlan.

Bila program ini sukses, menurut Dahlan, Kementerian BUMN akan menambah luasan lahan program tersebut 200.000 hektar lagi, sehingga akan menjadi 300.000 hektar.

Dalam lahan berikutnya ini BUMN akan terbuka dengan berbagai pola kerjasama. "Apakah BUMN yang ada ini nanti bikin anak perusahaan yang sahamnya bisa dimiliki siapa saja, masyarakat, pengusaha lain, sehingga akan jadi Badan Usaha Milik Bersama," papar Dahlan.

Menanggapi permintaan Dahlan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, "Kalau Pak Menteri `all out`, kita lebih `all out` lagi".

Namun demikian, Gubernur Awang minta program ini melibatkan masyarakat karena selama ini investor yang masuk cenderung mengesampingkan rakyat.

Awang sebelumnya mengatakan Kaltim telah menyiapkan lahan sekitar 200 ribu hektar untuk program "food estate". Bahkan dalam perkembangan terakhir sudah tersedia 300 ribu hektar yang tersebar di 10 kabupaten antara lain kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Nunukan. (am/aw/ads)