Indonesia File

BBM Naik Memiskinkan Rakyat

User Rating:  / 0

Details

Published on Monday, 27 February 2012 16:06

Jakarta. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar semakin memiskinkan rakyat. Apalagi kebijakan ini tidak disertai dengan peningkatan pendapatan.

Sementara itu, kata pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena lonjakan harga minyak dunia, sungguh tidak fair. Sebab selama ini Indonesia juga sebagai negara yang memproduksi minyak, dan selama ini tidak ada keluhan juga bila harga minyak dunia sedang anjlok.

"Bila pun mau dinaikkan harga, maka diambil rata-rata. Misalnya harga minyak domestik Rp 5.000 dan harga minyak dunia Rp 8.000. Maka Rp 5.000 dikali Rp 8.000 dibagi dua. Tapi ini kan tidak. Dan yang lebih utama, harga domestik jangan terpengaruh dengan harga internasional," tegas Noorsy beberapa saat lalu (Senin, 27/2).

Noorsy pun menilai perdebatan soal harga ini adalah perdebatan soal hilir masalah. Sebab ada perdebatan yang lebih mendasar, yang terkait erat dengan produksi minyak, UU Energi dan makanisme pasar. Namun sayang tidak ada satu pun pejabat negara yang mempersoalkan dan mau memperdebatkan hal ini padahal jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945.

"Wakil Menteri ESDM saja diam saat saya tanya implementasi dari pasal 33 UUD 1945 ini bagaimana," tegas Noorsy.

Di sisi lain, Noorsy juga menyoroti alasan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM ini untuk menutup anggaran APBN yang bengkak. Menurut Noorsy, selain kontradiktif, alasan ini juga penuh penipuan. Sebab selama ini, subsidi APBN lebih banyak digunakan untuk membiayai orang kaya dalam bentuk utang.

"Dan mendefenisikan orang miskin saja, pemerintah tidak bisa. Bagi saya, miskin itu juga bukan sekedar tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga tidak memenuhi harga diri. Seperti para TKI itu," demikian Noorsy.(am/aw/ads)

BUMN Pangan Diragukan Ciptakan Ketahanan Pangan

User Rating:  / 0

Details

Published on Friday, 03 February 2012 10:15

Rencana pemerintah mem­ben­tuk BUMN Pangan, salah satunya BUMN sektor produksi, dinilai sudah tepat oleh pakar per­tanian dari Universitas Bra­wi­jaya, Sudiarso. Namun, me­nurut Sudiarso, rencana itu belum cukup untuk menciptakan ketaha­nan pangan.

Ia menilai, masih diperlukan penguatan di sektor lain, seperti sektor proses dan distribusi pa­ngan. Karena itu, Sudiarso tidak sepen­dapat jika tiga sektor, yaitu pro­duksi, pasca produksi dan distri­busi, digabungkan menjadi satu BUMN.

“Karena justru bisa meng­gang­gu fungsi BUMN tersebut ketika terjadi masalah pada salah satu sektor,” ujar Sudiardo kepada war­tawan, di Jakarta, kemarin.

Karena itu, katanya, peran Ba­dan Urusal Logistik (Bulog) se­bagai distributor seka­li­gus sta­bilisasi harga sangat pen­ting, terutama di zaman liberali­sasi sekarang ini.

Sudiarso lalu merujuk pada sa­lah satu isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang kini sedang digodok pemerintah dan DPR. Di situ ditegaskan, ke­lem­bagaan pangan bakal direvisi de­ngan dibentuknya Badan Oto­ritas Pangan (BOP).

Dalam pem­ba­hasan re­gulasi pangan itu, BOP diposi­sikan se­bagai re­gu­lator, se­dang­­kan fungsi opera­tor masih terus dicari formulanya.

Pakar pertanian Universitas Hasanudin Saleh Ali juga menya­takan kurang setuju wa­cana penggabungan sektor pro­duksi, proses pasca produksi dan dis­tribusi menjadi satu BUMN.

Menurutnya, masing-masing sektor memiliki risiko berbeda. Jika ketiga sektor itu diga­bung­kan, ketika terjadi masalah pada sektor produksi yang mengaki­bat­kan gagal panen, maka akan mengganggu keseluruhan ke­gia­­tan yang ada, baik sektor proses maupun distribusi. Ber­beda hal­nya jika ketiga sektor itu dipisah.

“Misalnya, ketika sektor pro­ses produksi terganggu yang me­ng­akibatkan berkurangnya keterse­diaan pangan, maka sek­tor distri­busi bisa mengganti­kannya de­ngan melakukan pe­ngadaan pa­ngan. Salah satunya dengan im­por,” terang Saleh.

Tentang peran distribusi pa­ngan selama ini, menurut Saleh, peran Bulog ti­dak bisa dinafik­kan. Sebab, Bulog juga berperan sebagai stabilisasi harga dan mengelola stok dan cada­ngan.

“Dengan fasilitas yang leng­kap dan jaringan kuat di seluruh wi­layah Nusantara, peran Bulog perlu diper­kuat, bukan malah dipreteli,” belanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berniat memben­tuk BUMN Pangan yang besarnya  10 kali dari Bulog. BUMN Pa­ngan ini terdiri dari PT Pusri, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Menurut Dahlan, BUMN Pa­ngan itu penting me­ngingat sejak zaman otonomi, pemerintah pu­sat tak lagi me­miliki ‘tangan un­tuk ke sawah’. Sejak otonomi dae­rah, yang me­ngontrol produk­si beras adalah bupati.

“Tapi apa bupati punya passion untuk terjun ke sawah?” tanya Dahlan kala itu.(hrm)

BUMN Pangan Diragukan Ciptakan Ketahanan Pangan

User Rating:  / 0

Details

Published on Friday, 03 February 2012 10:16

Rencana pemerintah mem­ben­tuk BUMN Pangan, salah satunya BUMN sektor produksi, dinilai sudah tepat oleh pakar per­tanian dari Universitas Bra­wi­jaya, Sudiarso. Namun, me­nurut Sudiarso, rencana itu belum cukup untuk menciptakan ketaha­nan pangan.

Ia menilai, masih diperlukan penguatan di sektor lain, seperti sektor proses dan distribusi pa­ngan. Karena itu, Sudiarso tidak sepen­dapat jika tiga sektor, yaitu pro­duksi, pasca produksi dan distri­busi, digabungkan menjadi satu BUMN.

“Karena justru bisa meng­gang­gu fungsi BUMN tersebut ketika terjadi masalah pada salah satu sektor,” ujar Sudiardo kepada war­tawan, di Jakarta, kemarin.

Karena itu, katanya, peran Ba­dan Urusal Logistik (Bulog) se­bagai distributor seka­li­gus sta­bilisasi harga sangat pen­ting, terutama di zaman liberali­sasi sekarang ini.

Sudiarso lalu merujuk pada sa­lah satu isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang kini sedang digodok pemerintah dan DPR. Di situ ditegaskan, ke­lem­bagaan pangan bakal direvisi de­ngan dibentuknya Badan Oto­ritas Pangan (BOP).

Dalam pem­ba­hasan re­gulasi pangan itu, BOP diposi­sikan se­bagai re­gu­lator, se­dang­­kan fungsi opera­tor masih terus dicari formulanya.

Pakar pertanian Universitas Hasanudin Saleh Ali juga menya­takan kurang setuju wa­cana penggabungan sektor pro­duksi, proses pasca produksi dan dis­tribusi menjadi satu BUMN.

Menurutnya, masing-masing sektor memiliki risiko berbeda. Jika ketiga sektor itu diga­bung­kan, ketika terjadi masalah pada sektor produksi yang mengaki­bat­kan gagal panen, maka akan mengganggu keseluruhan ke­gia­­tan yang ada, baik sektor proses maupun distribusi. Ber­beda hal­nya jika ketiga sektor itu dipisah.

“Misalnya, ketika sektor pro­ses produksi terganggu yang me­ng­akibatkan berkurangnya keterse­diaan pangan, maka sek­tor distri­busi bisa mengganti­kannya de­ngan melakukan pe­ngadaan pa­ngan. Salah satunya dengan im­por,” terang Saleh.

Tentang peran distribusi pa­ngan selama ini, menurut Saleh, peran Bulog ti­dak bisa dinafik­kan. Sebab, Bulog juga berperan sebagai stabilisasi harga dan mengelola stok dan cada­ngan.

“Dengan fasilitas yang leng­kap dan jaringan kuat di seluruh wi­layah Nusantara, peran Bulog perlu diper­kuat, bukan malah dipreteli,” belanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berniat memben­tuk BUMN Pangan yang besarnya  10 kali dari Bulog. BUMN Pa­ngan ini terdiri dari PT Pusri, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Menurut Dahlan, BUMN Pa­ngan itu penting me­ngingat sejak zaman otonomi, pemerintah pu­sat tak lagi me­miliki ‘tangan un­tuk ke sawah’. Sejak otonomi dae­rah, yang me­ngontrol produk­si beras adalah bupati.

“Tapi apa bupati punya passion untuk terjun ke sawah?” tanya Dahlan kala itu.(hrm)

Menteri Keuangan: infrastruktur jadi prioritas sisa anggaran

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 11 January 2012 10:12

Jakarta. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 mencapai Rp80 triliun dan sebesar Rp30 triliun dari jumlah tersebut akan diprioritaskan untuk infrastruktur.

"Dari total Rp30 triliun, 20 persen harus dialokasikan kepada pendidikan. Kemudian sisa Rp24 triliun itu rencananya akan diprioritaskan untuk infrastruktur," kata Agus usai menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Menko Perekonomian, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (10/1).

Agus menjelaskan pemerintah tengah membuat rumusan sisa anggaran senilai Rp24 triliun itu untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

"Sebelum direalisasikan, sekarang pemerintah masih harus membicarakan rencana tersebut dengan DPR sebelum merealisasikannya," kata Agus.

Agus menyetujui jika 50 persen dari Rp24 triliun itu dialokasikan untuk infrastruktur yang bermanfaat bagi perekonomian rakyat Indonesia.

"Kami setuju kalau 50 persen dari Rp24 triliun itu benar-benar dialokasikan untuk infrastruktur, karena memang merupakan prioritas," kata Agus.

Agus menambahkan jika rencana tersebut disetujui oleh DPR, maka selanjutnya akan digabung ke dalam APBN-P dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.(am/aw/ads)