Simpang Siur Kebijakan BBM

User Rating:  / 0

Details

Published on Friday, 03 February 2012 10:05

KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah.

Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi. Yang muncul justru opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

Ada sejumlah usulan yang diajukan pemerintah, umpamanya, harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi naik setiap tahun, mulai tahun ini hingga 2014. Usulan lain, harga BBM bersubsidi naik tiap bulan dengan kisaran 5% hingga akhirnya subsidi dipangkas habis.

Pemerintah juga berwacana agar pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dimulai terbatas pada kendaraan dinas pemerintah. Untuk pembatasan bagi mobil pribadi, pemerintah meminta kelonggaran waktu karena konversi BBM ke BBG butuh persiapan.

Pemerintah mengaku masih menghadapi masalah pasokan gas, ketersediaan alat konversi, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas yang minim, serta penyediaan BBM nonsubsidi di seluruh daerah yang belum merata.

Berputar-putarnya kebijakan BBM bersubsidi jelas merisaukan. Kalangan industri risau karena tidak ada kepastian. Masyarakat tidak kalah bingung karena implikasi kebijakan BBM bersubsidi biasanya cukup panjang terhadap harga-harga kebutuhan lainnya.

Tak hanya itu. Tarik ulur soal pembatasan BBM bersubsidi yang sudah diwacanakan sejak 2006, bahkan bisa memicu berbagai penyelewengan dan kontraproduktif terhadap anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah jangan terus mengulur waktu dan menghitung popularitas dalam mengambil kebijakan. Melakukan tes pasar dengan bolak-balik melempar wacana justru hanya menambah kencang ketidakpercayaan publik.

Pemerintah seharusnya bersikap tegas. Sikap bimbang justru berpotensi menyebabkan gagalnya upaya menekan subsidi.

Pembatasan BBM Asal-asalan

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 11 January 2012 11:10

Setelah berulang kali melontarkan gagasan pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah kali ini bertekad merealisasikan kebijakan itu. Mulai 1 April mendatang, pembatasan BBM diberlakukan di wilayah Jabodetabek.

Semua kendaraan berpelat hitam roda empat dilarang membeli BBM bersubsidi alias premium, yang harganya Rp4.500/liter. BBM bersubsidi itu hanya diperuntukkan kendaraan berpelat kuning dan sepeda motor.

Untuk kendaraan roda empat berpelat hitam, pilihannya ada dua. Mereka harus membeli pertamax atau yang sejenis yang sekarang harganya Rp8.350 per liter atau berpindah ke bahan bakar gas.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu pada tahap awal akan berlaku di Jawa dan Bali. Lalu, pada 2013 dan 2014, kebijakan itu diperluas ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Terbatasnya anggaran memang membuat sesak napas pemerintah. Konsumsi BBM dari tahun ke tahun terus meningkat, ditambah naiknya harga minyak dunia, membuat alokasi anggaran untuk menutup subsidi BBM pada 2011 sudah mencapai Rp168 triliun.

Pemberlakuan pembatasan BBM itu jelas memberi banyak manfaat. Misalnya, bangsa ini tak lagi terbelenggu oleh candu subsidi. Bukankah subsidi BBM selama ini justru dinikmati kalangan kelas menengah ke atas, yaitu orang-orang yang tidak berhak?

Namun, pemberlakuan pembatasan BBM selalu menimbulkan kontroversi. Sebabnya tidak lain karena pemerintah sendiri terkesan kurang persiapan dalam menerapkan kebijakan itu.

Contohnya pembatasan BBM di Jabodetabek. Sudahkah seluruh SPBU di wilayah itu siap melayani pertamax? Dengan waktu tersisa sekitar 2,5 bulan, siapkah alat konversi gas yang dibutuhkan?

Yang lebih konyol, kendaraan yang telah berpindah ke gas terkerangkeng di wilayah Jabodetabek karena di luar wilayah itu tidak tersedia gas. Yang menggunakan pertamax bahkan terpaksa memakai premium yang disubsidi itu karena tidak ada pertamax.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi lain yang lebih praktis, yakni menaikkan harga premium sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Namun, Presiden Yudhoyono sudah berulang kali menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM. Apalagi, pada tahun ini pemerintah sudah berencana menaikkan tarif dasar listrik.

Meski sudah tak bisa lagi ikut pemilihan presiden, Yudhoyono tidak ingin citranya kian anjlok di mata publik. Dia bakal sekuat tenaga menjaga kiprah partainya, Demokrat, agar tak melorot pada Pemilu 2014.

Padahal, jika dilakukan tanpa persiapan yang matang, bahkan terkesan asal-asalan, kebijakan pembatasan BBM justru akan memberi pukulan lanjutan buat Yudhoyono sendiri.(am/aw/ads)

Kalau SBY Naikkan Harga BBM

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 11 January 2012 11:21

Nigeria bergejolak, malah ada yang mau mengadakan revolusi, setelah pemerintah mencabut subsidi BBM, seperti direncanakan Presiden SBY di Indonesia.

PRESIDEN SBY yang berencana mencabut subsidi BBM mulai April – secara konkret dirasakan rakyat sebagai kenaikan harga minyak hampir 100% -- sebaiknya belajar dari kasus Nigeria.

Negara penghasil minyak di benua Afrika itu kini dilanda kerusuhan yang merenggut sejumlah nyawa rakyat oleh tembakan polisi, setelah 1 Januari lalu, Presiden Goodluck Jonathan mencabut subsidi minyak dan menyebabkan rakyat harus membeli minyak dengan harga lebih dua kali lipat dari biasa.

Protes rakyat dalam bentuk pemogokan buruh, demo anti-kenaikan BBM, meletus di berbagai kota di Nigeria dan polisi dikerahkan untuk menghadapi mereka. Situasi bertambah buruk ketika di kawasan utara negeri itu kerusuhan sektarian meletus berupa bentrokan antara orang Islam dan Kristen. Nigeria dengan penduduk terbelah, 50% Islam dan 50% Kristen, belakangan sering diwarnai peristiwa bentrokan antar-pengikut agama.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan Palang Merah Nigeria (Nigerian Red Cross) sampai Selasa kemarin, kerusuhan telah mengakibatkan 16 orang terbunuh dan 205 orang luka-luka.

Kerusuhan terparah terjadi di Edo, negara bagian di selatan, dengan 5 orang terbunuh dan 83 orang terluka. Situasi memanas di tengah rumors bahwa orang dari utara akan datang menyerbu. Akibatnya, menurut Palang Merah, 4000 orang mengungsi ke tempat tertentu dan tinggal di tempat penampungan.

Menurut Palang Merah, karena bentrok antar-kelompok di Benin City, ibukota Edo, tiga orang terbunuh Senin dan dua orang pada Selasa. Selain itu, sebuah masjid dibakar dan beberapa yang lain dirusak, sejumlah mobil dan bus juga dibakar.

Di utara, Negara Bagian Kano juga mengalami kekacauan Selasa. Palang Merah melaporkan tiga orang terbunuh dan 55 orang terluka, sebagian oleh luka tembak. Di wilayah tetangganya, Kaduna, seorang terbunuh dan tiga cedera ketika polisi mencoba membubarkan demonstrasi  di depan gedung pemerintah dengan menggunakan gas air mata.

Di Lagos, kota bisnis utama Nigeria, demonstran juga berhadapan dengan polisi mengakibatkan tiga demonstran terbunuh dan 7 terluka. Tiga orang terbunuh pula di Bauchi dan seorang di Kwara. Di berbagai kota lain dilaporkan demonstrasi  terjadi tapi berlangsung damai.

Di Lagos Selasa berlangsung konser protes yang menampilkan pemusik Femi Kuti. Suasana di sana menjadi panas dan orang-orang menyebut bahwa Nigeria sekarang bersiap melakukan revolusi.

Orang tampaknya sudah tak mendengarkan penjelasan Presiden Jonathan kenapa harga BBM harus dinaikkan. ‘’Pilihannya adalah selamat secara ekonomi atau terus dengan kebijakan subsidi yang akan merusakkan perekonomian,’’ kata Presiden. Tapi yang dirasakan rakyat setelah harga BBM naik, semua harga-harga melonjak sementara gaji dan penghasilan rakyat tetap.

Indonesia yang hampir sama dengan Nigeria – memiliki mayoritas rakyat miskin – tentu akan menghadapi masalah sama bila Presiden SBY nanti jadi menaikkan harga BBM. (Red).

Peristiwa Freeport bukan Konflik Separatis

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 24 November 2011 10:36

Pemberian sejumlah uang dari PT Freeport terhadap aparat keamanan menjadi indikasi kuat bahwa Freeport ingin warga Papua tidak mengganggu kepentingan mereka.

Jakarta. Pengamat kebijakan Pertahanan dan Keamanan Suripto, meminta Aparat TNI dan Polri untuk berpihak kepada Rakyat Indonesia di Papua. Alasannya karena konflik yang terjadi di Freeport adalah konflik yang ditimbulkan atas penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) atau resources war. 

"Konflik pekerja dan pengusaha di Freeport adalah perebutan negara dan perusahaan untuk menguasai SDA, sebagaimana terjadi di beberapa negara dengan potensi SDA yang besar. Konflik ini jelas bukanlah konflik separatis," kata Suripto di Gedung DPD RI, Kamis (17/11).

Dia menjelaskan, konflik itu lebih disebabkan adanya tuntutan masyarakat akan pencemaran lingkungan akibat proses pertambangan. Demikian juga adanya tuntutan pekerja terkait perolehan upah yang tidak memadai. 

"TNI dan Polri mesti mengubah paradigma mereka dalam menangani konflik yang terjadi di Freeport, paradigmanya perebutan SDA, bukan perang dingin seperti yang digembor-gemborkan karena adanya gerakan yang mengaharapkan Papua pecah dari NKRI," jelas dia. Buktinya, kata dia, adanya indikasi penerimaan uang keamanan yang diberikan pihak Freeport kepada aparat keamanan. 

Oleh karenanya, ia meminta aparat TNI Polri untuk lebih melindungi warga Papua. "Mestinya TNI/Polri berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada Asing," pintanya tegas.(am/aw/ads)