Setelah berulang kali melontarkan gagasan pembatasan BBM bersubsidi,
pemerintah kali ini bertekad merealisasikan kebijakan itu. Mulai 1 April
mendatang, pembatasan BBM diberlakukan di wilayah Jabodetabek.
Semua kendaraan berpelat hitam roda empat dilarang membeli BBM
bersubsidi alias premium, yang harganya Rp4.500/liter. BBM bersubsidi
itu hanya diperuntukkan kendaraan berpelat kuning dan sepeda motor.
Untuk kendaraan roda empat berpelat hitam, pilihannya ada dua.
Mereka harus membeli pertamax atau yang sejenis yang sekarang harganya
Rp8.350 per liter atau berpindah ke bahan bakar gas.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu pada tahap awal akan berlaku
di Jawa dan Bali. Lalu, pada 2013 dan 2014, kebijakan itu diperluas ke
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Terbatasnya anggaran memang membuat sesak napas pemerintah. Konsumsi
BBM dari tahun ke tahun terus meningkat, ditambah naiknya harga minyak
dunia, membuat alokasi anggaran untuk menutup subsidi BBM pada 2011
sudah mencapai Rp168 triliun.
Pemberlakuan pembatasan BBM itu jelas memberi banyak manfaat.
Misalnya, bangsa ini tak lagi terbelenggu oleh candu subsidi. Bukankah
subsidi BBM selama ini justru dinikmati kalangan kelas menengah ke atas,
yaitu orang-orang yang tidak berhak?
Namun, pemberlakuan pembatasan BBM selalu menimbulkan kontroversi.
Sebabnya tidak lain karena pemerintah sendiri terkesan kurang persiapan
dalam menerapkan kebijakan itu.
Contohnya pembatasan BBM di Jabodetabek. Sudahkah seluruh SPBU di
wilayah itu siap melayani pertamax? Dengan waktu tersisa sekitar 2,5
bulan, siapkah alat konversi gas yang dibutuhkan?
Yang lebih konyol, kendaraan yang telah berpindah ke gas
terkerangkeng di wilayah Jabodetabek karena di luar wilayah itu tidak
tersedia gas. Yang menggunakan pertamax bahkan terpaksa memakai premium
yang disubsidi itu karena tidak ada pertamax.
Pemerintah sebenarnya memiliki opsi lain yang lebih praktis, yakni
menaikkan harga premium sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Namun,
Presiden Yudhoyono sudah berulang kali menegaskan tidak akan menaikkan
harga BBM. Apalagi, pada tahun ini pemerintah sudah berencana menaikkan
tarif dasar listrik.
Meski sudah tak bisa lagi ikut pemilihan presiden, Yudhoyono tidak
ingin citranya kian anjlok di mata publik. Dia bakal sekuat tenaga
menjaga kiprah partainya, Demokrat, agar tak melorot pada Pemilu 2014.
Padahal, jika dilakukan tanpa persiapan yang matang, bahkan terkesan
asal-asalan, kebijakan pembatasan BBM justru akan memberi pukulan
lanjutan buat Yudhoyono sendiri.(am/aw/ads)

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kasus suap Wisma Atlet yang diduga melibatkan...
Read more...KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan...
Read more...Nigeria bergejolak, malah ada yang mau mengadakan revolusi, setelah pemerintah mencabut subsidi...
Read more...Setelah berulang kali melontarkan gagasan pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah kali ini...
Read more...Pemberian sejumlah uang dari PT Freeport terhadap aparat keamanan menjadi indikasi kuat...
Read more..."Pangkalan mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan Papua apalagi untuk mengontrol Freeport,"...
Read more...Jakarta. Menyikapi tertembaknya Riyadhus Solihin, seorang guru ngaji di Sidoarjo, Jawa...
Read more...PEMILU 2014 masih dalam hitungan tahun. Masa kampanye juga masih jauh dari hitungan hari....
Read more...Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II selesai sudah. Hiruk pikuk dan drama selama tiga...
Read more...Perombakan kabinet telah disulap menjadi pertunjukan. Tidak ubahnya tonil. Audisi calon wakil...
Read more...