Indonesia File

Simpang Siur Kebijakan BBM

User Rating:  / 0

Details

Published on Friday, 03 February 2012 10:05

KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah.

Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi. Yang muncul justru opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

Ada sejumlah usulan yang diajukan pemerintah, umpamanya, harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi naik setiap tahun, mulai tahun ini hingga 2014. Usulan lain, harga BBM bersubsidi naik tiap bulan dengan kisaran 5% hingga akhirnya subsidi dipangkas habis.

Pemerintah juga berwacana agar pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dimulai terbatas pada kendaraan dinas pemerintah. Untuk pembatasan bagi mobil pribadi, pemerintah meminta kelonggaran waktu karena konversi BBM ke BBG butuh persiapan.

Pemerintah mengaku masih menghadapi masalah pasokan gas, ketersediaan alat konversi, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas yang minim, serta penyediaan BBM nonsubsidi di seluruh daerah yang belum merata.

Berputar-putarnya kebijakan BBM bersubsidi jelas merisaukan. Kalangan industri risau karena tidak ada kepastian. Masyarakat tidak kalah bingung karena implikasi kebijakan BBM bersubsidi biasanya cukup panjang terhadap harga-harga kebutuhan lainnya.

Tak hanya itu. Tarik ulur soal pembatasan BBM bersubsidi yang sudah diwacanakan sejak 2006, bahkan bisa memicu berbagai penyelewengan dan kontraproduktif terhadap anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah jangan terus mengulur waktu dan menghitung popularitas dalam mengambil kebijakan. Melakukan tes pasar dengan bolak-balik melempar wacana justru hanya menambah kencang ketidakpercayaan publik.

Pemerintah seharusnya bersikap tegas. Sikap bimbang justru berpotensi menyebabkan gagalnya upaya menekan subsidi.