Indonesia File

Penangguhan DW belum Disetujui

User Rating:

/ 0

Details: Published on Tuesday, 06 March 2012 11:32

Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan terburu-buru mengambil keputusan atas surat permohonan pengajuan penangguhan penahanan terhadap tersangka penggelapan pajak dan rekening gendut, Dhana Widyatmika. Sampai saat ini, tim penyidik menyatakan masih mempelajari surat permohonan tersebut.

"Belum ada keputusan apa pun untuk penangguhan penahanan. Sementara ini masih dipelajari tim penyidik. Jadi dikabulkan atau tidak, menunggu keputusan tim penyidik," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Adi Togarisman, ketika dihubungi, di Jakarta, Selasa (6/3).

Lebih lanjut, Adi juga belum bisa memberikan kepastian kapan tim penyidik akan memberikan keputusan tersebut, meskipun pihak imigrasi telah mengeluarkan keputusan pencekalan terhadap Dhana.

"Sampai saat ini masih belum tahu kapan hasil dari permohonan yang diajukan oleh pihak tersangka," sambungnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum Dhana mengajukan surat resmi permohonan penangguhan penahanan untuk Dhana kepada tim penyidik Kejagung, Senin (5/3). Alasan pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Pajak golongan III-C ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini adalah Dhana yang masih memiliki seorang anak kecil yang tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya.(am/aw/ads)

Penangguhan Penahanan DW belum Disetujui

User Rating:

/ 0

Details: Published on Tuesday, 06 March 2012 11:30

Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan terburu-buru mengambil keputusan atas surat permohonan pengajuan penangguhan penahanan terhadap tersangka penggelapan pajak dan rekening gendut, Dhana Widyatmika. Sampai saat ini, tim penyidik menyatakan masih mempelajari surat permohonan tersebut.

"Belum ada keputusan apa pun untuk penangguhan penahanan. Sementara ini masih dipelajari tim penyidik. Jadi dikabulkan atau tidak, menunggu keputusan tim penyidik," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Adi Togarisman, ketika dihubungi, di Jakarta, Selasa (6/3).

Lebih lanjut, Adi juga belum bisa memberikan kepastian kapan tim penyidik akan memberikan keputusan tersebut, meskipun pihak imigrasi telah mengeluarkan keputusan pencekalan terhadap Dhana.

"Sampai saat ini masih belum tahu kapan hasil dari permohonan yang diajukan oleh pihak tersangka," sambungnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum Dhana mengajukan surat resmi permohonan penangguhan penahanan untuk Dhana kepada tim penyidik Kejagung, Senin (5/3). Alasan pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Pajak golongan III-C ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini adalah Dhana yang masih memiliki seorang anak kecil yang tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya.(am/aw/ads)

Melorot di Survei, PKS Tak Punya Tokoh & Ditinggal Masyarakat Kota

User Rating:

/ 0

Details: Published on Monday, 27 February 2012 11:58

Jakarta. PKS melorot jauh ke bawah dalam hasil survei yang digelar sejumlah lembaga, salah satunya Lembaga Survei Indonesia (LSI). Posisi PKS bahkan hanya satu tingkat di atas Partai Hanura yang ada di urutan buncit. Hasil survei ini menjadi perhatian serius PKS.

PKS mengakui soal performa partainya yang terus menurun. Penurunan ini terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Berbagai sebab jadi alasan.

"Penokohan kita yang dirasa kurang oleh masyarakat. Masih sulit bagi pemilih desa khususnya untuk mencerna identitas partai tanpa tokoh," jelas juru bicara PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Senin (27/2/2012).

Sedang basis-basis PKS di perkotaan juga mulai menurun, seiring citra partai yang terus dicitrakan negatif. Tidak heran bila masyarakat kota memandang miring partai, termasuk PKS.

"Sementara di perkotaan, imbas suara negatif pada parpol cukup terasa," jelasnya.

PKS pun mulai berbenah, menatap 2014 dengan menggarap isu-isu populis. Isu kesejahteraan rakyat dan korupsi akan digenjot PKS.

"Bersih dari korupsi maka banyak pihak akan melihat Indonesia sebagai negara yang layak investasi," jelasnya.

Seperti diketahui Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei pada 1-12 Februari 2012 dengan pengambilan responden multistage random sampling dari 33 provinsi dan menjaring 2.050 orang. Dengan metode wawancara tatap muka, pada pertanyaan bila Pileg anggota DPR dilakukan pada Februari 2012, dari 38 pilihan partai dan lainnya (merujuk jumlah parpol pada Pileg 2009), maka hasilnya menurut persentase adalah:

1. Golkar 15,5 persen
2. PD 13,7 persen
3. PDIP 13,6 persen
4. Gerindra 4,9 persen
5. PPP 4,9 persen
6. PKB 4,6 persen
7. PAN 4,1 persen
8. PKS 3,7 persen
9. Hanura 1,2 persen
10. Lainnya 5,1
11. Belum tahu 28,9 persen

"Posisi 1-3 masih dipegang kekuatan lama. Yang menarik, PD mengalami penurunan elektabilitas signifikan dari Pemilu 2009 dari 21 persen menjadi 13,7 persen," ujar peneliti LSI Burhanudin Muhtadi dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012). (am/aw/ads)

Anggota DPR pada ke mana Nih?

User Rating:

/ 0

Details: Published on Tuesday, 06 March 2012 11:14

"Anggota DPR-nya pada ke mana nih?" seru Ketua DPR Marzuki Alie, begitu duduk di kursi pimpinan sidang rapat paripurna, Selasa (6/5). Meskipun pada pukul 10.00 WIB dalam daftar absensi tercatat ditandatangani oleh 205 anggota DPR, sebagian masih berseliweran di luar ruang rapat, meladeni permintaan wawancara atau sekedar mengobrol.

Rapat dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Notaris ini seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB. Syarat dimulainya rapat harus dihadiri minimal 281 orang, setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie sendiri datang pada pukul 10.00 WIB.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa yang datang tepat waktu, meminta agar Ketua DPR mengumpulkan para pemimpin fraksi, karena keterlambatan para anggota DPR sudah keterlaluan.

"Pimpinan DPR agar menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sehingga mendapat kesepakatan bulat dan mengikat. Kalau begini terus tidak akan selesai," tegasnya.

Rapat kemudian tertunda hingga pukul 10.20 WIB karena menunggu syarat kuorum terpenuhi.(am/aw/ads)

Enam Rekomendasi untuk Kasus Century

User Rating:

/ 0

Details: Published on Thursday, 16 February 2012 10:11

Jakarta. Rapat kerja antara Tim Pengawas Century DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung DPR, Rabu (15/2), menghasilkan enam rekomendasi.

Dalam rapat kerja bersama Timwas itu lima pimpinan KPK dan wakil ketua BPK Hasan Bisri hadir. Rapat Timwas Century dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kasus Bank Century tidak akan pernah dipetieskan KPK.

Berikut enam rekomendasi Timwas Century:

Pertama, Timwas memberi apresiasi kepada KPK dan BPK karena dinilai mengalami kemajuan dalam masalah penyelidikan skandal bailout Bank Century. Kedua, Timwas mendorong KPK untuk menindaklanjuti sembilan temuan BPK tahap pertama, 13 temuan tahap kedua dan dua info tambahan.

Ketiga, timwas mendorong KPK untuk memperkuat kapasitasnya dalam pengusutan kasus Century. Keempat, untuk menjaga netralitas dan mendapat data akurat, pimpinan Timwas Century menyepakati permintaan ahli yang diajukan KPK.

Kelima, Timwas menyetujui penjelasan KPK mengenai proses dan hasil penyidikan KPK yang akan disampaikan di kantor KPK. Keenam, untuk menghindari politisasi yang terjadi, kasus Century harus diselesaikan akhir tahun ini sesuai koridor hukum.

KPK akan mulai meminta pendapat para pakar hukum pidana serta keuangan dan perbankan untuk menindaklanjuti kasus Bank Century.

Hingga kini KPK masih menilai kasus Bank Century masih prematur untuk disidik.

(am/aw/ads)