Indonesia File

Presiden: Banyak Pejabat Tidak Paham Kebijakan Ekonomi

User Rating:  / 0

Details

Published on Sunday, 26 June 2011 12:49

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuding banyak pejabat pemerintah, utamanya pemerintah daerah, yang tidak paham kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal hingga perencanaan anggaran bagi daerahnya.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono, Jumat (24/6), saat memimpin sidang paripurna kabinet membahas implementasi APBN 2011. Menurut Presiden, ketidakpahaman itu menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan anggaran, yang menyebabkan tidak tercapainya program pembangunan.

Kepala Negara menegaskan, APBN/APBD yang dialokasikan ke daerah-daerah bukan warisan dari nenek moyang, melainkan dari pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus benar-benar hati-hati agar tidak diselewengkan.

Ini bukan uang nenek moyang kita, uang yang diperoleh dari pajak dari berbagai penerimaan. Saya minta Mendagri terus upgrading tentang APBD, kebijakan fiskal, cara meningkatkan investasi, cara meningkatkan lapangan kerja di daerah, cara mengurangi kemiskinan dari sisi ekonomi, kata Yudhoyono.

Presiden membandingkan daerah-daerah di Indonesia yang banyak lebih besar dibandingkan Singapura. Banyak kabupaten yang jumlah penduduk dan luas di atas Singapura. Bayangkan kalau dikelola dengan tidak professional, negara kita tidak optimal apa yang dicapai dalam pembangunan ini, begitu Yudhoyono.

Bukan tipe emosional
Pada bagian lain, Presiden menegaskan dirinya bukan tipe pengambil keputusan yang suka emosional, tapi selalu rasional dan dipikirkan dalam-dalam.

Saya bukan tipe mengambil sesuatu secara emosional, tapi harus rasional, dipikirkan dalam-dalam. Tiap policy, apa dampaknya, kata Yudhoyono.

Menurutnya, salah satu dampak dari kebijakan semacam itu pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Bahkan di masa mendatang Indonesia ingin TKI yang bekerja di domestic workers itu bisa susut.

Boleh putra-putri Indonesia bekerja di luar negeri nanti, tapi di luar domestic workers. Konsekuensinya mari perlebar beri peluang untuk lapangan pekerjaan di negeri kita sendiri, begitu Kepala Negara.

Tahun ini dan tahun mendatang, Yudhoyono berjanji sungguh-sungguh melakukan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kita sudah punya MP3EI, sasaran dari percepatan dan perluasan pembangunan antara lain ekonomi tumbuh, lapangan kerja tercipta dan pengangguran berkurang, tutur SBY.

Awal bulan depan, Presiden dan Wapres akan memimpin langsung Komite MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Gelombang pertama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berkolerasi dengan pembangunan tenaga kerja.

Kedua, sektor manufaktur. Sektor perkebunan saya dapat cerita, kita bisa buka, gaji sama, lebih dekat, lebih baik. Kalau itu ada opportunity jangan dibiarkan. Dunia usaha tawarkan pekerjaan di sektor perkebunan. Kemudian usaha kecil mikro dan menengah, begitu Yudhoyono. (am/aw/ads)