Kemajuan sebenarnya adalah usaha rakyat, pemerintah hanya mengklaim. Kebijakan SBY-Boediono lebih memihak asing.
Jakarta. PEMERINTAHAN Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal melindungi negeri ini dari
penjarahan tangan asing. Hal tersebut tampat telihat ketika rakyat
Indonesia jadi korban akibat ulah perusahaan asing seperti yang di
Lampung (Mesuji) dan Papua (Freeport).
"Pemerintahan tidak berbuat apa-apa, bahkan terindikasi jadi jongos
asing. Kekayaan alamnya dibiarkan dikuras asing, bahkan terindikasi
atas fasilitas pemerintah. Janji mau menegosiasi pertambangan cuma omdo (omong doang –red)," ujar mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier kepada PelitaOnline di Jakarta, Minggu (18/12).
Bukan hanya itu, Fuad juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan
SBY-Boediono bukan demi kepentingan nasional, seperti kebijakan ekonomi
perdagangan keuangan dan kebijakan perbankan tidak pro rakyat.
"Sehingga petani padi dan tebu, petambak garam serta nelayan
dirugikan oleh kebijakan impor. Dan perbankan di dominasi asing,"
katanya.
Menurut Fuad, semua hasil survey di dalam maupun luar negeri telah
menunjukkan jika pemerintah memang gagal mengatasi KKN, membangun
infrastruktur dan mengatasi inefisiensi birokrasi.
"Jadi ‘kemajuan’ yang diklaim pemerintah adalah hasil-hasil positif
upaya rakyat ditengah perbuatan pemerintah yang negatif dan menghambat
itu. Padahal banyak pelanggaran dan kecurangannya dalam HAM dan
demokrasi, para majikan asingnya memuja muji pemerintah SBY sepanjang
kepentingan asing di Indonesia terjaga," katanya.
Menurut Fuad, “inilah pemerintahan korup yang berkedok bersih, gagal
mengaku berhasil, pelanggar HAM tapi sok jagoan HAM, demokrasi curang
dan semu mengaku kampiun demokrasi di negeri berkembang, pemerintah
budak tapi ngaku independen bebas aktif, selalu di dikte asing tapi ngaku berkedaulatan.”
"Insya Allah rakyat segera bangkit bersatu dan memilih
pemimpin baru, bukan lagi yang munafik. Jangan juga sia-siakan
perjuangan Sondang Hutagalung," katanya. (am/aw/ads)

Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan terburu-buru mengambil keputusan...
Read more...Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan terburu-buru mengambil keputusan...
Read more..."Anggota DPR-nya pada ke mana nih?" seru Ketua DPR Marzuki Alie, begitu duduk di kursi pimpinan...
Read more...Jakarta. PKS melorot jauh ke bawah dalam hasil survei yang digelar sejumlah...
Read more...Jakarta. Rapat kerja antara Tim Pengawas Century DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan...
Read more...Bekas Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut gemas dengan rencana pembatasan BBM subsidi. Dia khawatir,...
Read more...Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan...
Read more...Kemajuan sebenarnya adalah usaha rakyat, pemerintah hanya mengklaim. Kebijakan SBY-Boediono...
Read more...SANGATA. Penetapan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon Presiden dari partai...
Read more...Jakarta. Terdakwa kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans),...
Read more...