Indonesia File

Pembatasan BBM Bikin Orang Berantem di SPBU

User Rating:

/ 0

Details: Published on Friday, 03 February 2012 10:11

Bekas Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut gemas dengan rencana pembatasan BBM subsidi. Dia khawatir, kebijakan itu akan bikin orang berkelahi di pom bensin. Nah lho...!

Penolakan atas kebijakan pembatasan BBM subsidi, makin mengalir deras. Setelah pengusaha dan DPR, JK pun bersuara lantang. JK mengaku lebih setuju dengan kenaikan harga BBM. Dia khawatir, pembatasan BBM dapat menimbulkan kekacauan.

“Siapa yang bisa mengawasi? Bisa-bisa orang berkelahi di pompa bensin,” tutur JK di acara Economic and Capital Market Outlook 2012 yang digelar Indonesia Finance Today di Jakarta, kemarin.

Dia menyarankan agar harga BBM subsidi dikembalikan ke level Rp 6.000 sehingga subsidi BBM yang membengkak bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

“Selama ini dikatakan infrastruktur kurang dana. Sebetulnya dananya ada, tidak kurang. Dananya dipakai untuk BBM subsidi. Cara berpikir yang keliru ini menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru pula,” kritik JK.

JK menilai, pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menurutnya, setiap ditanya, pemerintah selalu menjawab bahwa kebijakan sedang dikaji.

“Pemerintah jangan banyak ngaji. Tiap hari ngaji melulu. Kalau mau ngaji, Jumat pagi saja,” sentil JK.

Solusi Jitu

Pengamat Perminyakan Kurtubi juga berpendapat, menaikkan harga premium sebesar Rp 1.000 hingga 1.500 lebih realistis dibanding melakukan pembatasan BBM subsidi. Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi dinilai sebagai solusi jitu mengingat hal itu pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2008, di mana harga minyak dunia diatas 100 dolar AS per barel. Ia meminta pemerintah tidak ragu mengembalikan harga BBM ke level Rp 6.000.

“Penghematan yang bisa dilakukan pemerintah jika harga BBM subsidi dinaikkan menjadi Rp 6.000 bisa mencapai Rp 40 triliun. Penghematan sebesar itu sangat signifikan,” jelas Kurtubi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika pemerintah ngotot melakukan pembatasan, maka sama saja menaikkan harga bahan bakar dua kali lipat. Hal itu akan berdampak pada inflasi yang lebih besar. Selain itu, tidak ada jaminan berjalannya pengawasan pada pembatasan BBM subsidi.

“Kan susah pengawasannya. Pada hakikatnya ini hanyalah kebijiakan energi yang menggiring rakyat dari minyak ke minyak. Padahal, harusnya bisa dikembangkan non minyak seperti nabati dan energi baru terbarukan. Bahkan harga gas juga lebih murah. Tidak bikin bobol kantong rakyat,” bebernya.

Sedangkan kebijakan konversi BBM ke gas dinilai Kurtubi tidak realistis. Menurutnya, konversi tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tahun ini dan diprediksi baru bisa berjalan dua tahun mendatang. Ini dikarenakan belum tersedianya infrastruktur seperti manajemen pasokan gas dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

“Solusi konversi BBM ke gas merupakan pilihan jangka panjang. Jangka pendeknya tetap dengan menaikkan harga BBM subsidi,” tegas Kurtubi.

“Premium tidak boleh dihapus. Semua kendaraan pelat hitam tidak bisa dipaksakan memakai bahan bakar gas (BBG). Bagi yang mau saja silahkan. Yang tidak mau, tetap diperbolehkan pakai premium,” tandasnya. (HRM)