Indonesia File

IPM Indonesia Anjlok Akibat Biaya Pendidikan yang Mahal

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 14:38

Jakarta. Jumlah anak putus sekolah sekarang ini semakin tinggi. Uang sekolah atau kuliah yang terus melonjak membuat masyarakat semakin sulit menikmati bangku sekolah. Biaya pendidikan seharusnya bisa di­ken­dalikan oleh pemerintah.

Pengendalian biaya pen­didikan bisa dilakukan lewat pemberian subsidi. Misalnya, penyaluran dana Bantuan Ope­rasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk menurunkan biaya pendidikan.

“Biaya dari pendidikan itu sendiri harus ada pengendalian. Jangan sampai melonjak terus,” kata Wapres Boediono dalam jumpa pers di Kantor Wapres,  Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Pemerintah berencana mem­berikan beasiswa bagi siswa yang tergolong miskin. Menurut Wa­pres, pemerintah akan me­ning­katkan jumlah penerima beasiswa itu dari tahun ke tahun.

Dijelaskan, dengan biaya se­kolah yang ter­kendali maka akan meningkatkan part­i­si­pasi seko­lah. Lama rata- rata sekolah masyarakat Indonesia pun akan terkerek sen­dirinya. Angka rata-rata lama sekolah itu menjadi indikator bagi In­deks Pem­ba­ngunan Manusia (IPM).

Berdasarkan pengukuran Uni­ted Nations Development Pro­gramme (UNDP), angka rata-rata lama sekolah di Indonesia baru 5,8 tahun. Indonesia tertinggal dibanding negara lain, seperti Thailand (6,6 tahun), China (7,5 tahun), Filipina (8,9 tahun), dan Malaysia (9,5 tahun).

Dikatakan Boediono, apabila program pendidikan saat ini di­laksanakan baik, maka angka rata-rata lama se­ko­lah di Indonesia akan meningkat.

UNDP memperkirakan, angka rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia akan meningkat men­jadi 13,2 persen. Prediksi itu lebih ting­gi dibanding negara-negara lain.

Hal senada dikemukakan pe­ngamat pendidikan dari Per­gu­ruan Taman Siswa, Dar­ma­ning­tyas. Ia menilai, mahalnya bi­aya pen­didikan akibat libera­lisasi di sektor ini. Biaya pen­didikan dis­erahkan kepada pasar. Jika hal ter­sebut dibiarkan, maka akan ber­dam­pak pada masa depan anak bang­sa dari ka­la­ngan tidak mampu.

“Sekarang banyak anak dari keluarga miskin yang sudah takut duluan saat mendengar bahwa belajar di perguruan tinggi negeri (PTN) itu butuh biaya hingga puluhan juta rupiah. Ja­ngankan mendaftar, bermimpi untuk men­daftar ke PTN pun me­reka tidak berani,” curhatnya ke­pada Rakyat Merdeka, Kemarin.

Disinggung soal program bea­siswa yang disediakan peme­rintah hingga 20 persen dari total siswa sekolah, Dar­maningtyas meng­atakan, hal tersebut tidak sama dengan kon­sep PTN yang berbiaya murah. Pe­nerima beasiswa itu umumnya dilakukan lewat kri­teria tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan Musliar Kasim berjanji  terus berupaya  menyeleng­garakan biaya pend­idikan murah. “Untuk orang mis­kin, terus kita bantu. Kita tetap sediakan 20.000 beasiswa tiap tahun,” ujarnya. (am/aw/ads)