Diharapkan 1.000 Pegawai Kemenkeu Pensiun Dini

User Rating:  / 0

Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P Nasution mengatakan, pihaknya menawarkan kepada pegawainya yang berusia di atas 50 tahun untuk mengikuti program pensiun dini. Hal ini sebagai bagian dari restrukturisasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka reformasi birokrasi.

Ia menjelaskan, namun masalah tersebut masih disosialisasikan. Namun, utamanya bukan dari sisi penghematan, tetapi kontribusi pada upaya peningkatan pelayanan.

Program ini sudah disosialisasikan kepada lingkungan internal Ditjen Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal dan Ditjen Kekayaan Negara serta unit-unit yang diperlukan penataan dalam sisi sumber daya manusia.

Mulia mengharapkan akan ada 1.000 pegawai yang secara sukarela mengikuti program ini. Pemerintah bersedia memberikan insentif yang akan disesuaikan dengan masa mengabdi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pensiun dini ditawarkan bagi mereka yang sudah berusia 50 tahun, masa kerja 20 tahun dan mereka pada tingkat pelaksana. "Nanti yang dia terima adalah jumlah uang yang kalau dia terus kerja yang nanti dia terima saat pensiun, ini diterima dimuka tapi nanti dipotong dengan pensiun yang akan diterima, kemudian akan disesuaikan lagi," tuturnya.

Sementara moratorium selektif yang akan segera dilakukan pemerintah, Mulia mengatakan, akan segera melakukan hal tersebut untuk menwujudkan jumlah ideal serta meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil dari Kemenkeu.
Namun, masih ada pos-pos dalam Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak yang masih membutuhkan formasi pegawai baru, terutama untuk mengisi kantor di wilayah vital seperti bandara udara, perbatasan serta Indonesia bagian timur.

"(Ditjen) Pajak dan Bea Cukai buka lowongan, tapi semuanya itu masih dalam kerangka reformasi birokrasi yang nantinya akan di-review oleh tim Reformasi Birokrasi Nasional. Kalau disetujui, formasinya ditetapkan baru kami merekrut," kata Mulia.

Menurut dia, Kemenkeu membutuhkan 400-500 pegawai baru untuk ditempatkan di wilayah vital tersebut, yang memerlukan kualifikasi tertentu karena jumlahnya masih terbatas.

"Kami butuh sarjana sekitar 400-500 orang. Untuk kantor pusat dan daerah di Indonesia bagian timur. Selain itu, di Bea Cukai ada kualifikasi khusus anak buah kapal dan itu kita masih kekurangan," jelasnya.

Menurutnya, kalaupun ada penerimaan PNS tahun depan, jumlahnya terbatas dan tidak dalam jumlah besar. Karena harus dikombinasikan dengan kebutuhan pegawai serta program pensiun dini.

"Masih ada penerimaan PNS tahun depan tapi lebih dikendalikan, apalagi itu kan harus dikombinasikan dengan kebijakan pensiun dini sehingga nanti bisa dicapai komposisi dan jumlahnya," tambah Mulia.

Ia memastikan sejak 2007, Kemenkeu sudah tidak lagi mengangkat pegawai honorer. Karena banyak honorer yang asal-usulnya tidak jelas. Selain karena ingin lebih meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil.

"Dulu keberadaan honorer benar-benar sudah memenuhi persyaratan kualifikasi, kemudian masuknya bersaing, tapi yang terjadi honorer itu malah dari kerabat kantor, asal usulnya tidak jelas. Karena itu, di Kemenkeu, karena kami ingin meningkatkan kualitas, jadi diputuskan sejak 2007 tidak mengangkat pegawai honorer," kata dia.

Di sisi lain, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip, Kamis (1/9), Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp436,6 miliar di 2012 untuk biaya pendidikan dan pelatihan aparaturnya. Dana ini masuk dalam anggaran Kemenkeu di 2012 sebesar Rp17,78 triliun.

Anggaran Kemenkeu tahun 2012 naik Rp322,3 miliar atau 1,8 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran belanja Kemenkeu dalam APBN-P tahun 2011 yang sebesar Rp17.457,7 miliar.

Rencana alokasi anggaran belanja Kemenkeu dalam RAPBN 2012 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17,243 triliun, pinjaman luar negeri Rp489,8 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp0,4 miliar, dan pagu penggunaan BLU sebesar Rp46,3 miliar. (iz)