Indonesia File

Ramadhan Pohan: Saya Siap Hadapi Pengaduan Ical

User Rating:  / 0

Details

Published on Friday, 03 February 2012 10:22

Aburizal Bakrie melalui pengacaranya mengadukan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, ke Mabes Polri, Selasa (31/1), atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun dikabarkan, gugatan itu tiba-tiba dicabut, Kamis (2/2).

Menanggapi hal itu, Rama­dhan Pohan tidak ambil pusing. Dia bersama pengacaranya tetap mendesak  kepolisian menyeli­diki secara tuntas indikasi kons­pirasi yang terjadi di Bima.

“Besok (hari ini), pengacara saya yang berjumlah enam orang akan mengecek apakah gugatan itu dicabut atau tidak. Saya tidak bisa hanya mendengar dari kabar orang,” ujar Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak terima dengan per­nyataan Ramadhan Pohan yang menuduhnya memiliki saham di PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebuah perusahaan tam­bang pemicu konflik di Bima.

Dalam laporan kuasa hukum Ical itu, Ramadhan telah menu­duh PT SMN sebagai mesin ATM Ical dan kelompoknya.

Ramadhan Pohan selanjutnya mengatakan, pernyataannya di salah satu media itu masih se­batas dugaan, bukan tuduhan terhadap Ical.

“Pak Ical terlalu besar buat saya. Kemudian beliau mengha­dapi saya dengan 13 pengacara, berarti sesuatu banget. Tapi saya siap hadapi gugatan tersebut,” papar anggota Komisi II DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda yakin ini bukan pence­maran nama baik?

Ini momen emas bagi bang Ical dan Partai Golkar  untuk menjer­nihkan diri bahwa mereka tidak bersalah. Sebab, bukan rahasia lagi, rumor yang beredar di sana. Itu bukan pencemaran nama baik. Ini berada di ruang politik. Kasus ini sebenarnya sederhana. Tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti­nya kasus ini dialihkan ke politik. Ini terlalu jauh. Dan saya siap meng­hadapi pengaduan itu dengan segala konsekuensinya.

Bagaimana cerita sebenar­nya?

Saya diwawancara wartawan Jurnas, saya menyampaikan in­dikasi keterkaitan Pak Ical de­ngan PT SMN. Indikasi itu ber­dasarkan laporan yang diberikan masyarakat, baik dalam bentuk lisan, SMS, dan BBM. Itu baru indikasi.

Indikasi yang saya sampaikan itu dimuat di media massa, se­harusnya ditanggapi di media saja. Mungkin konteksnya hak jawab, klarifikasi, dan lain-lain.

Anda punya bukti?

Apakah salah, anggota DPR mengangkat info yang disam­paikan masyarakat. Saya menye­butkan indikasi, kan artinya ada dugaan. Nah silakan dibuktikan. Malah di twitter saya, infonya lebih banyak dan vulgar, bisa dibaca siapapun.

Kenapa tidak disampaikan info yang banyak itu ke publik?

Kalau seperti itu, saya niat banget dong. Ini kan tidak. Se­benarnya ada langkah-langkah lanjutan yang akan saya lakukan. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah bias.

Saya sudah menyusun upaya investigasi yang akan melahir­kan laporan lebih komprehensif, dan saya mengunjungi Kabupa­ten Bima. Tapi kalau sudah meledak dari dua minggu lalu oleh Lalu Mara (Wakil Sekjen Partai Golkar), dan merembet­nya ke mana-mana, sehingga tidak seru lagi.

Anda menyesalkan kasus ini berlanjut ke kepolisian?

Ya. Banyak hal bernilai dan ber­harga yang sedang saya kerja­­kan. Kalau indikasi saya itu mentah dan tidak kredibel, ya katakan tidak kredibel. Se­harus­nya kami beradu di tataran yang sama. Saya kan punya informan di sana (Bima) yang me­laporkan dugaan itu. Saya secara pribadi tidak mungkin ber­musuhan dengan orang se­kali­ber Bang Ical.

Anda menilai masalah ini di­besar-besarkan, apa di balik itu?

Saya menduga, ada di ling­karan bang Ical yang mengom­pori beliau. Mereka mengira pernyataan saya mengganggu popularitas beliau sebagai capres dan Ketua Umum Partai Golkar. Saya kira terlalu jauh melihat hal seperti itu.

Apa Anda memiliki kepen­ti­ngan politik di balik pernya­taan itu?

Persoalan di Bima adalah per­soalan bangsa dan rakyat. Saya menginginkan masalah ini diusut tuntas siapun yang terlibat. Makanya, saya mengindikasikan ada keterkaitan antara Bang Ical dengan PT SMN, dan Bupati di sana. Apakah saya salah meng­angkat adanya indikasi yang berkembang di masyarakat.

Sesama parpol pendukung pe­merintah, kenapa tidak diko­munikasikan saja?

Saya tidak tahu. Lalu Mara bilang ada upaya membicarakan di Setgab.(hrm)

Arah Politik Kaum Muda

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 02 November 2011 16:07

Akhir-akhir ini, gerakan kaum muda perlahan mulai menggeliat kembali seiring dengan meluasnya kekecewaan masyarakat pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski sifatnya masih sporadis dan mengusung tema yang berbeda-beda, alurnya mulai jelas: kaum muda skeptis bahkan pesimis pada pemerintahan SBY yang sudah berjalan 7 tahun.

Bandul kekuasaan SBY lebih mengarah pada politik kaum elit dan menempatkan rakyat pemilik mandat di wilayah pinggiran. Salah satu contoh politik kaum elit yang dijunjung SBY adalah reshuffle yang baru saja dilakukan. Perombakan kian meneguhkan dominasi elit parpol dalam kabinet sehingga wajar jika postur birokrasi-oligarkis berporos pada politik representasi. Dalam konteks situasi politik yang sedang mengalami sumbatan seperti sekarang, kaum muda seyogyanya meneguhkan kembali arah politiknya agar tetap memberi kontribusi pada bangsa dan negara.

Spirit Sumpah Pemuda

Pada momentum Hari Sumpah Pemuda kali ini, ada baiknya kita melakukan refleksi kembali munculnya spirit dan kekuatan politik pemuda yang telah menghantarkan NKRI sperti sekarang. Sedikit flashback sejarah nasional kita, artikulasi semangat pemuda Indonesia tak hanya dengan mengangkat senjata tapi dengan pemikiran dan pencerahan. Caranya, tentu saja melalui konsolidasi kekuatan personal dan organisasional yang memiliki spirit perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini tanpa pamrih berlebih.

Pada tahun 1925 para pemuda yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, telah melahirkan Manifesto Politik yang intinya menegaskan prinsip perjuangan yakni unity (persatuan), equality (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan). Konggres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 menjadi momentum lanjutan dari artikulasi politik kaum muda yang luar biasa. Sebuah manifesto dari para pemuda menjadi pintu menentukan bagi proses ikrar bersama sebuah masyarakat negara-bangsa (nation-state) yang berslogan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa" yakni Indonesia. Momentum ini melahirkan konsolidasi kekuatan politik pemuda untuk sama-sama memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara yang dicita-citakan. Kohesivitas kebangsaan dalam bingkai kepemudaan saat itu, mampu melintasi fragmentasi kepentingan primordial, etnis, dan ideologi. Singkatnya, para pemuda bisa menyatu dalam keberbedaan.

Proses berdemokrasi yang dinamis di setiap era yang bangsa Indonesia lalui, kerapkali melahirkan situasi krisis. Sejarah pun mencatat, setiap krisis muncul dan setiap perubahan era politik di negeri ini, senantiasa membutuhkan kontribusi politik kaum muda.

Presiden Soekarno sempat berujar “Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan ku ubah dunia”. Sebuah pernyataan retoris yang menekankan optimisme, jika kaum muda mau dan mampu membangun kapasitas individual mereka, tentu para pemuda ini akan menjadi sebuah harapan bagi berbagai perbaikan bangsa dan negara ini.

Politik para pemuda kerapkali mengalami dilema antara perjuangan idealisme dengan fakta politik yang berkembang. Biasanya ada 3 faktor yang kerap mereduksi idealisme para pemuda. Pertama, menguatnya kembali referent power yakni banyaknya politisi muda di partai politik, DPR maupun di birokrasi yang muncul ke permukaan karena menyandarkan dirinya ke kekuataan politik kerabat, patron politik dan nepotisme. Menguatnya kembali fenomena ini bisa kita amati di Pemilukada, Pemilu legislatif 2009, hingga proses regenerasi di tubuh parpol. Kekuataan “garansi” berbasis geneologi politik seolah mengingatkan kita pada saat Orde Baru sedang berjaya.

Kedua, dorongan rasionalitas instrumental yang kian mengental. Hal ini dipicu oleh banyaknya para petualang politik yang sudah kadung dilabeli “aktivis” atau “mantan aktivis” yang justru meruntuhkan citra politik pemuda yang idealis menjadi machieavellist. Migrasi vertikal mantan aktivis masuk ke DPR maupun ke birokrasi ternyata bukannya mengubah kondisi menjadi lebih baik, melainkan kian meneguhkan wajah buram politik di level suprastruktur. Bahkan ada kecenderungan politisi muda di DPR maupun di birokrasi, tak berbeda dengan politisi tua-kawakan yang juga menyandarkan kiprah politiknya pada persekongkolan jahat dengan cara ‘bancakan’ uang rakyat. Kasus Nazaruddin menjadi potret buram kiprah politisi muda.

Ketiga, kian marginalnya politik kerja dilakukan oleh para politisi muda dan banyak beralih ke politik citra yang kerap melahirkan disonansi kognitif di masyarakat. Tak dinafikan, di era industri media yang gegap gempita sosok politisi muda menjadi icon yang layak dijual. Kita bisa melihat, hampir setiap hari politisi muda kita live talkshow di televisi, radio, berkomentar di koran dan internet. Tetapi berapa banyak politisi muda yang memilih jalan hening bekerja untuk rakyat pedalaman, mengagregasi kepentingan politik di basis konstituennya?

Revitalisasi Politik

Kiprah politik kaum muda tak hanya diukur dari kuantitas melainkan kualitas kerjanya. Saat ini, kita butuh revitalisasi gerakan politik kaum muda untuk menghidupkan kembali semangat pencerahan yang belakangan tertutupi pekatnya politik transaksional.

Pertama, kita harus merevitalisasi kembali asketisme politik yang saat ini sudah dianggap utopia oleh banyak pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asketisme diberi arti 'paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban'. Sementara dalam Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2 (2000: 118) asketis merupakan sejumlah latihan penyesalan diri, hidup kekurangan, menahan malu atau aib, serta kontemplasi untuk menuju jiwa yang sempurna. Dengan demikian, asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Basis rasionalitasnya jika meminjam kategori dari Weber adalah wertrationalitat atau rasionalitas-bernilai. Prilaku politik mengacu pada komitmen rasional akan nilai yang dihayatinya secara pribadi baik nilai etis, estetis maupun religius.

Kedua, arah politik kaum muda harus selaras dengan denyut kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Artinya, kaum muda harus menjadi katalisator perubahan yang pro rakyat, meski pun harus berhadap-hadapan dengan rezim berkuasa. ***

Gun Gun Heryanto: Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Jajarannya Terima Suap, Basrief Siap Jadi Raja Tega

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 14:43

Basrief mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan jaksa yang masih nekat terima suap.

Jakarta. JAKSA Agung Basrief Arief menegaskan siap bertindak tega pada bawahannya yakni Kasubag BIN Kejaksaan Negeri Cibinong, Sistoyo oleh KPK saat menerima suap Rp 100 juta.

"Saya akan menjadi raja tega bila jaksa tersebut terbukti bersalah. Karena tidak ada jalan lain, demi menjaga kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Kita harus lakukan itu," ucapnya dalam seminar Komisi Kejaksaan di Jakarta, Rabu (23/11).

Basrief mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan jaksa yang masih nekat terima suap. "Kita sudah lakukan remunerasi, tapi masih ada oknum jaksa yang nakal. Saya kecewa berat."

Sebagai informasi, kejaksaan termasuk lembaga yang mendapatkan remunerasi (tunjangan kinerja), dari pemerintah Rp 609,5 miliar. Namun, hal tersebut tidak membuat para jaksa bersikap profesional.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, tunjangan tersebut besar artinya bagi Korps Adhiyaksa ini, khususnya guna memperbaiki kinerja.

Diketahui, KPK menangkap Jaksa Sistoyo pada Senin (21/11) sore. Ia ditangkap, saat diduga akan menerima suap terkait tuntutan hukum suatu perkara pidana. Saat penangkapan, KPK berhasil menyita bukti berupa uang Rp 99,9 juta.(am/aw/ads)

KPK Incar Dua Menteri

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 15 September 2011 14:25

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng masih menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap di masing-masing kementerian. KPK menilai, kasus suap yang melibatkan pejabat kementerian terkait proyek, kemungkinan melibatkan pucuk pimpinan kementerian itu.

"Kemungkinan sampai ke atas, karena manajemennya pasti sampai ke atas," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditanya wartawan apakah pola korupsi di kementerian bisa melibatkan menterinya, di Jakarta, Rabu (14/9).

Sejauh ini KPK memang hanya menangani pejabat di tingkat bawah karena mereka memang tertangkap tangan dan terendus melakukan suap dan korupsi. Meski begitu, Busyro menjamin kalau para bawahan itu menyebutkan keterlibatan atasannya, KPK tidak akan ragu memprosesnya secara hukum. "Apalagi kalau didukung dengan alat bukti yang kuat," kata Busyro.

KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus suap Rp 1,5 miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus suap Rp 3,2 miliar di Kemenpora terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang yang melibatkan sekretaris Menpora Wafid Muharam. Sedangkan di Kemenakertrans, KPK menangkap dua pejabat Ditjen P2KT karena suap dalam program Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT).

Bersama para pejabat itu, ikut ditangkap pula pimpinan perusahaan swasta yang menjadi kontraktor proyek. Dalam kedua kasus itu pula nama kedua menteri itu disebut-sebut oleh para tersangka ikut terlibat dalam menerima suap atau setidaknya mengatur proyek.

Andi Mallarangeng pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap Wisma Atlet pada 31 Mei lalu. Sedangkan, Muhaimin belum diperiksa KPK meskipun sudah masuk daftar terperiksa dalam kasus suap proyek transmigrasi di Papua itu.

Muhaimin lebih memilih irit bicara ketika ditanyai soal rencana pemeriksaan dirinya. "Silakan proses hukum berjalan, kita menunggu dan menghargai proses hukum hingga tuntas," kata Ketua Umum PKB itu di DPR.

Dugaan keterlibatan Muhaimin juga disuarakan politikus senior PKB Lily Wahid. "Saya cuma berpikir, nggak mungkin atasan yang paling atas nggak ngerti. Masalah tersangkut langsung atau tidak, nggak mungkin dia tidak tahu. Formal ataupun tidak formal pasti tahu," kata Lily.

KPK memang belum menemukan bukti bahwa Muhaimin menerima aliran dana suap proyek PPIDT. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dugaan aliran dana ke Muhaimin masih sebatas pengakuan beberapa tersangka ke media, meskipun KPK juga sudah menerima informasi itu dari tersangka. "Belum ada bukti," kata Johan.

Hari ini (15/9) KPK akan memeriksa Ali Mudhori, orang dekat Muhaimin. Kemarin, mantan staf khusus tim asistensi Muhaimin di Kemenakertrans itu datang ke KPK untuk mengonfirmasi ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan sebelumnya karena sakit. Mengenai tudingan bahwa ia meminta uang suap PPDIT itu untuk Muhaimin, Ali tak menjawab. "Besok saya diperiksa KPK. Usai pemeriksaan saya akan gelar konferensi pers."

KPK juga belum berencana memanggil kembali Andi Malarangeng. Namun, Johan menjelaskan, tak menutup kemungkinan Andi akan kembali dipanggil jika penyidik membutuhkan keterangannya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, setiap ka sus yang melibatkan para menteri dari masalah pri badi, apa lagi kasus hukum, selalu mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudho yono dan menjadi bahan evaluasi. Namun, presiden tak akan mengintervensi proses hukumnya.

Kalau ada pelanggaran hukum, tentu konsekuensinya yang bersangkutan, kata Sudi. c19/teguh firmansyah ed: rahmad budi harto


Andi Mallarangeng

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin pernah menuduh Menteri Pemuda dan Olahraga ini bersama adiknya, Choel Mallarangeng, sebagai pengatur berbagai proyek di kementerian itu, termasuk proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang yang kasus suapnya menjerat Sekretaris Menpora, Wafid Muharam. Andi dan Choel telah membantah keterlibatan mereka dan menantang Nazar membuktikan tuduhannya itu. Setelah tertangkap, Nazar belum membuktikan tudingannya mengenai keterlibatan Andi dan politikus Partai Demokrat lainnya dalam berbagai proyek pemerintah.


Muhaimin Iskandar

Namanya disebut-sebut sebagai calon penerima suap Rp 1,5 miliar, terkait proyek Per ce patan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di kementerian yang dipimpinnya. KPK menangkap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Ditjen P2KT I Nyoman Suisanaya, bersama karyawan PT Alam Jaya Papua Dharnawati selaku kontraktor proyek. Mereka mengaku uang suap itu akan diberikan kepada Muhaimin melalui para staf khususnya, yaitu Fauzi dan Ali Mudhori. (Red)

(Muhammad Hafil, Ditto Papilanda)