Indonesia File

RI Jadi Pusat Keuangan Islam Global?

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 15 September 2011 14:37

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 227 juta jiwa. Indonesia juga negara yang memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan masyarakat kita juga relatif tinggi, sekitar 3.000 dolar AS per kapita, yang menunjukkan tingginya daya beli.

Di samping itu, kebiasaan berekonomi secara syariah (ekonomi Islam) sesungguhnya telah menjadi bagian dari sosial budaya masyarakat Indonesia sejak dulu, seperti telah dikenal dengan istilah 'sistem paroan' yang sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia juga tinggi. Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 89 persen masyarakat kita dapat menerima prinsip syariah.

Sayangnya, dengan berbagai keunggulan di atas, Indonesia hingga kini belum mampu menempatkan diri sebagai pusat keuangan Islam global. Berdasarkan data yang dirilis Zawya (2010), pangsa pasar keuangan Islam Indonesia di dunia hanya sekitar tiga persen, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang penduduk Muslimnya hanya sekitar 28 juta. Pasar keuangan Islam Malaysia memiliki pangsa sekitar 23 persen atau tertinggi di dunia. Selanjutnya diikuti Arab Saudi 19 persen, Kuwait 9 persen, Luksemburg 7 persen, Bahrain 6 persen, Cayman Island 4 persen, Irlandia 4 persen, dan lainnya 32 persen.

Posisi Indonesia dalam pasar keuangan Islam global juga dapat dilihat dari pangsa pasar penerbitan sukuk di pasar global. Selama 2010, total penerbitan sukuk secara global mencapai 1,5 miliar dolar AS atau meningkat 54 persen dibandingkan posisi pada 2009. Malaysia tetap mendominasi sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar 78 persen dan negara-negara di kawasan Middle East and North Africa (MENA) sebesar 13,4 persen. Sementara itu, Indonesia hanya menguasai sekitar enam persen dari seluruh penerbitan sukuk di dunia.

Rendahnya kontribusi Indonesia dalam sistem keuangan Islam global tersebut tentunya kurang menggembirakan. Rendahnya peran Indonesia dalam sistem keuangan Islam global ini semestinya menjadi catatan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dalam pengembangan sistem keuangan Islam kita. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam sistem keuangan Islam secara global?

Saya berpendapat, setidaknya dua hal berikut perlu menjadi perhatian jika kita menginginkan Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan Islam global. Pertama, perlu dipahami bahwa sistem keuangan Islam bukanlah sebagai pelengkap (complementary) bagi sistem keuangan yang saat ini berlaku di dunia. Kini, sistem keuangan Islam telah menjadi sistem keuangan alternatif yang suatu saat berpotensi mendominasi dalam sistem keuangan global jika sistem ini telah teruji.

Di negara-negara lain, tak terkecuali di negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim, perkembangan sistem keuangan Islam kini telah sangat maju. Tidak hanya karena potensi pasarnya yang tinggi, tetapi sistem keuangan Islam juga mampu menjawab setiap kebutuhan para pelakunya. Hampir seluruh jenis kebutuhan investasi dan pembiayaan dapat dipenuhi melalui inovasi skema keuangan Islam. Perlu diingat bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya sistem bagi hasil (mudharabah). Sistem keuangan Islam memiliki beragam skema pembiayaan (financing scheme) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor dan pengusaha.

Di Indonesia, perkembangan inovasi keuangan Islam relatif tertinggal. Penyebabnya cukup beragam. Pertama, minat investor asing yang menuntut investasi secara Islam masuk ke Indonesia, khususnya investor dari kawasan MENA, relatif rendah. Akibatnya, inovasi skema keuangan Islam di Indonesia menjadi tidak berkembang. Kedua, iklim investasi di Indonesia kurang kondusif bagi masuknya investor dengan kebutuhan khusus (special demand), seperti investor dengan tuntutan investasi secara Islam. Ketiga, regulasi sektor keuangan kita relatif ketat sehingga inovasi keuangan menjadi terhambat. Kita menyadari bahwa regulasi sektor keuangan yang ketat memang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, tentunya tetap perlu mengakomodasi kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan Islam secara signifikan melalui inovasi yang lebih dipermudah.

Kedua, sistem keuangan Islam bukanlah sistem keuangan inferior sekalipun belum superior di pasar keuangan global. Sistem keuangan Islam kini memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Para pemilik modal menuntut perlakuan dengan standar produk dan layanan yang tinggi. Itulah mengapa sistem keuangan Islam justru berkembang pesat di Eropa, Singapura, dan negara-negara pusat keuangan global lainnya sekalipun negara-negara tersebut bukan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ini mengingat negara-negara di Eropa, Singapura, dan pusat-pusat keuangan lainnya telah memiliki sistem keuangan yang sophisticated, yang memungkinkan para pemilik modal yang menuntut investasi secara Islam dapat terpenuhi seluruh kebutuhannya.

Negara-negara di Eropa, Singapura, dan pusat-pusat keuangan global lainnya adalah negara dengan kualitas investasi yang sangat baik. Sektor keuangan mereka sangat terbuka yang memungkinkan arus masuk dan keluar investasi secara mudah. Mereka juga memiliki infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Iklim investasinya juga sangat mendukung yang dibuktikan dengan indeks daya saing, indeks persepsi korupsi, dan derajat kebebasan berusaha yang baik pula. Berbagai kondisi inilah yang menyebabkan negara-negara tersebut mengalami pertumbuhan sektor keuangan yang sangat pesat, termasuk keuangan Islam.

Sebagai perbandingkan, mari kita lihat Indonesia. Sebagaimana pernah saya kemukakan di sini (Republika, 2 Mei 2011), derajat liberalisasi ekonomi di Indonesia sejatinya masih relatif rendah (mostly unfree) atau cenderung tidak bebas (tidak liberal). Di kawasan Asia, peringkat kebebasan ekonomi Indonesia masih kalah dibanding Hong Kong, Singapura, Australia, Selandia Baru, Makau, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.

Indeks kemudahan berbisnis (doing business index) kita juga relatif rendah. Menurut Bank Dunia, doing business index Indonesia berada di urutan ke-121 dari 183 negara. Sementara itu, sekalipun indek daya saing (global competitiveness index/GCI) Indonesia pada tahun ini meningkat (peringkat 44 atau meningkat dibanding posisi sebelumnya peringkat 54), terlihat bahwa masalah institusi-termasuk di dalamnya sistem hukum dan birokrasi-menduduki peringkat tidak terlalu bagus, yaitu peringkat 61.

Mengingat bahwa para investor berbasis Islam juga menuntut hal-hal yang sama lazimnya berlaku dalam kegiatan investasi, memperbaiki kualitas sistem keuangan dan iklim investasi, termasuk juga meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastrukturnya menjadi hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Tanpa hal itu, jangan berharap Indonesia dapat menjadi salah satu pusat keuangan Islam global yang diperhitungkan.

Oleh Sunarsip

Tarif Listrik akan Naik 10 Persen

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 18 August 2011 13:04

April tahun 2012 masyarakat harus siap-siap menerima kenyataan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Pasalnya, pemerintah mengkaji kenaikan TDL dalam upaya tidak membebani anggaran subsidi energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam jumpa pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2012 di Jakarta, Selasa (16/8). menjelaskan, mungkin pada April 2012, TDL akan dinaikkan 10 persen secara proporsional. Namun, tidak naik bagi rumah tangga miskin yang menggunakan tenaga di bawah 240 VA.

Kebijakan ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR, apalagi rencana pemerintah untuk menaikkan TDL 10- 15 persen tahun ini tidak disetujui oleh DPR.

Dengan demikian, hal ini tentu sesuatu yang harus dibicarakan dengan DPR dalam diskusi RAPBN 2012. Karena tahun lalu rencananya menaikkan 10- 15 persen, tetapi tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari DPR.
“Jadi hal ini tantangan pemerintah untuk bisa berdiskusi dengan DPR,” ujar Agus.

Menurutnya, penyesuaian ini dimungkinkan karena sejak 2004 pemerintah belum pernah menaikkan harga TDL dan rencana ini tidak akan siginifikan memengaruhi laju inflasi pada 2012 yang telah ditetapkan sebesar 5,3 persen.
Pemerintah menurunkan anggaran subsidi energi listrik pada RAPBN 2012 menjadi Rp44,96 triliun, lebih rendah dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp65,6 triliun.

Untuk kebijakan subsidi listrik pada 2012, pemerintah akan menjaga penyediaan tenaga listrik secara efisien dan menjaga kesinambungan kepentingan penyediaan listrik dan konsumen.

Pemerintah juga, kata Menkeu, memastikan akan memberikan subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif.

Selain itu, pemerintah menetapkan margin PLN pada 2012 sebesar 7 persen serta susut jaringan hingga 8,5 persen dan melakukan optimalisasi bauran energi atau energy mix untuk bahan bakar pembangkit terutama basis batubara dan gas.
Sementara untuk BBM bersubsidi, Agus Marto menyatakan pemerintah akan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui sistem tertutup dan bertahap sehingga kuota BBM bisa terjaga pada 40 juta kiloliter hingga akhir tahun mendatang.
Pemerintah memastikan akan melakukan pengendalian BBM bersubsidi secara tertutup dan bertahap sebagai salah satu upaya untuk menjaga kuota volume serta anggaran subsidi BBM pada 2012.

Menkeu menjelaskan, kuota volume pada 2012 ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter dan anggaran subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun atau turun dari yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2011 Rp129,7 triliun.

Untuk itu, lanjut Agus, pemerintah akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM.

Menteri ESDM Darwin Z Shaleh menambabhkan, pihaknya akan menjalankan UU No 30 tahun 2007 untuk memastikan subsidi diterima bagi golongan tidak mampu.

Selain golongan itu, tidak diberikan subsidi, termasuk industri, pertambangan, dan perkebunan. Guna menjalankan aturan tersebut, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk mengawasinya, sehingga tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan.

“Sejauh ini pemerintah daerah sudah berperan, tetapi belum cukup berperan sungguh-sungguh dalam mengawasi subsidi BBM tersebut,” kata Darin Saleh. (am/aw/iz)

Krisis AS dan Prospek Perekonomian Kita

User Rating:  / 0

Details

Published on Tuesday, 13 September 2011 09:48

Banyak kekhawatiran muncul pascapenurunan peringkat utang Amerika Serikat (AS) oleh Standar & Poor’s (S&P) dari AAA menjadi AA+. Nouriel Roubini, profesor dari New York University, memprediksi AS akan mengalami krisis lanjutan (double-dip crisis).

Ibarat orang sakit yang sudah diinjeksi dan digelontor obat, tetap saja kondisinya tidak segera pulih. Pemulihan sementara hanya tergantung pada stimulus fiskal (penerbitan obligasi pemerintah) dan moneter (suku bunga 0,25 persen).

Dalam situasi ekonomi berkekurangan darah (anemic), jika dihantam gejolak, risikonya bisa fatal. Menanggapi perkembangan ini, paling tidak ada dua pertanyaan yang menarik diajukan. Pertama, bagaimana skenario pemulihan ekonomi AS. Kedua, secara lebih spesifik, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia.

Krisis lanjutan di AS ini boleh dibilang lebih gawat dari krisis 2007/2008. Waktu itu, yang kolaps adalah lembaga-lembaga keuangan yang merembet ke beberapa sektor riil. Beberapa langkah yang ditempuh, di antaranya melakukan merger dan akuisisi, likuidasi, dan bailout.

Bahkan bailout juga melibatkan tiga perusahaan automotif ternama (Ford, Chevrolet, Chrysler) atau dikenal sebagai “Trio Detroit”. Banyak perusahaan yang kolaps pada waktu itu, kini segar kembali. Pada 2011 ini kinerja Ford bahkan diprediksi melampaui Toyota. Kebangkitan kembali sektor swasta AS dibayar sangat mahal, karena kini pemerintah yang mengalami “gagal bayar”.

Rasio utang pemerintah terhadap perekonomian (PDB) nyaris menyentuh 100 persen, sementara tingkat defisit juga sudah sangat tinggi (sekira 10 persen). Puncaknya, penurunan rating oleh Dagong Credit Rating Agency (China) dan Standard and Poor’s (AS).

Pasar Modal

Penurunan peringkat utang tentu sangat memengaruhi investor di pasar keuangan. Hampir semua pasar modal di seluruh dunia mengalami penurunan. Bursa Asia juga tak kalah seru penurunannya. Indeks Kospi (Korea Selatan) mengalami penurunan nyaris 10 persen.

Demikian pula dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami fase bearish cukup panjang. Walaupun kemarin bangkit kembali dengan kenaikan 128,46 poin yang didorong optimisme investor terhadap perekonomian global setelah The Fed mempertahankan suku bunga yang rendah.

Namun, kekhawatiran masih tetap ada, karena perilaku investor sangat dipengaruhi oleh faktor kepanikan, bukan kalkulasi rasional. Di AS, krisis bahkan sebegitu seriusnya, karena menyangkut kepercayaan investor terhadap otoritas (pemerintah). Sebenarnya, apa yang salah jika rasio utang AS melebihi 100 persen? Jepang bahkan memiliki rasio utang sekira 200 persen.

Tetapi, investor tidak mengalami kepanikan. Masalah paling mendasar dari perekonomian AS, ketidakpastian situasi ekonomi diikuti dengan ketidakpastian politik. Para investor tidak melihat prospek pemulihan ekonomi, selama pertikaian antara kubu Demokrat dan Republik masih terus berlangsung.

Meski mereka sepakat menaikkan pagu utang AS, tetapi Republik berhasil mendesakkan agenda untuk mengurangi defisit sebesar USD2,4 triliun selama 10 tahun ke depan. Dalam siaran persnya setebal delapan halaman, S&P menyebutkan alasan penurunan peringkat utang adalah soal efektivitas, stabilitas, dan kepastian pengambilan keputusan serta institusi politik AS terkait dengan tantangan perekonomian ke depan, serta kondisi fiskal.

Pertimbangan penting penurunan rating adalah ketidakpastian politik. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, sulit bagi pemerintah untuk melakukan stimulus ekonomi. Karena itu, secara teoritis, nilai investasi dalam bentuk dolar AS menurun. Peringkat utang AS berada di bawah Jerman misalnya.

Namun, dalam kenyataannya investor masih tetap memegang obligasi AS dengan tingkat bunga yang tidak berubah. Artinya, pasar modal bergerak di luar logika yang linear. Mereka panik terhadap penurunan rating utang AS, tetapi mereka tetap memegang instrumen investasi AS.

Dampaknya bagi Indonesia

Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya terakhir berjudul Monitor Pasar Modal Asia menyatakan, Indonesia termasuk negara yang secara umum tidak terlalu terpengaruh terhadap dinamika perekonomian AS. Meskipun begitu, ada dua tekanan yang bisa memberikan “efek balik”.

Pertama, akibat membanjirnya likuiditas dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia, inflasi diperkirakan akan meningkat. Kedua, potensi ekspor akan menurun seiring melemahkan perekonomian AS dan kawasan Eropa. Menurut Weekly Debt Highlights edisi (8/08/2011), terbitan ADB, Indonesia mengalami penurunan tekanan inflasi pada Juli. Atau menurun dari 5,5 persen menjadi 4,6 persen untuk periode tahunan (year-on-year/yo-y).

Sementara laju pertumbuhan mencapai 6,5 persen pada kuartal kedua 2011, atau sama dengan laju pertumbuhan pada kuartal pertama tahun yang sama. Ekspor juga meningkat 49,3 persen y-o-y menjadi USD18,4 miliar pada Juni. Dengan kondisi fundamental yang cukup solid, sepertinya Indonesia tetap akan diminati investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Meski demikian, harus tetap ada kewaspadaan yang prima terkait kondisi terakhir ini. Pertama, gejolak nilai tukar yang mencerminkan arus modal asing masuk dan keluar harus dikelola secara memadai. Kedua, harus lebih banyak instrumen keuangan yang tersedia, sehingga jika ada aliran modal masuk, terdiversifikasi ke beberapa basis investasi.

Hal yang juga penting adalah memperkuat fundamental ekonomi supaya tidak mudah goyah oleh gejolak di pasar keuangan. Proporsi pasar obligasi terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negaranegara lain atau baru mencapai 14,9 persen. Bandingkan misalnya, Malaysia (98,6 persen), Thailand (66,8 persen), Singapura (75 persen).

Jangan sampai, sektor keuangan yang proporsinya masih kecil tersebut membuat fundamental ekonomi terombang-ambing. Jika itu terjadi, perekonomian kita memang benar-benar rapuh.

A PRASETYANTOKO
Kepala Institute for Research & Social Service Universitas Atmajaya Yogyakarta

Barat Membajak Momentum Demonstrasi Libya

User Rating:  / 0

Details

Published on Monday, 15 August 2011 09:08

Sebuah dokumen rahasia yang bocor menunjukkan, Majelis Transisi Nasional (NTC) yang sudah melakukan konsolidasi pasca Khadafi, menunjukkan adanya beberapa bekas elemen dalam pemerintahan Khadafi.Gambaran ini menunjukkan, rakyat Libya sudah pasti akan dikesampingkan, bahkan kelompok-kelompok pro- Barat malah bisa leluasa untuk memainkan kekuasaan dengan berkolaborasi dengan bekas kroni Khadafi.

Harian The Times melaporkan detil bocoran setebal 70 halaman, disitu disebutkan NTC sesungguhnya didesain negara Barat melalui bantuan Inggris. Dokumen itu juga menyebutkan bagaimana NTC meren-canakan rekonstruksi Libya setelah Khadafi meninggalkan negara itu, bahkan mereka akan merencanakan akan menyiarkan dalam radio bahwa suplai gas dan minyak akan disalurkan ke negara Barat.

Tentu saja, tidak ada yang salah dengan rencana itu, ketika kemenangan telah diraih, namun seperti laporan the Times, rencana itu masih tetap saja kabur. Namun yang menarik adalah, kelompok pemberontak itu masih ragu-ragu apakah mereka dapat benar-benar bisa menggulingkah Khadafi. Mereka hanya bisa berharap ada perpecahan di dalam istana milik Khadafi sehingga mereka dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan.
Laporan itu juga menyuguhkan bagaimana NTC menganggap penggulingan Khadafi sebagai sesuatu yang mustahil, dan juga sangat tidak mungkin serangan militer udara Barat dapat begitu saja menggulingkan Khadafi. Mereka hanya bisa berharap dan menunggu, sampai demonstrasi berlanjut dan terjadi perpecahan dan kudeta dari dalam, sehingga NTC akan dengan mudah masuk dan merealisasikan rencananya.

Seperti halnya permainan menunggu, kata pengamat Tim Black, ini merupakan perwujudan dari keman-dulan, dan bukan sebuah perencanaan manuver yang taktis.

Didukung adanya kerenggangan antara pemimpin NTC yang sedang menunggu dan rakyat yang harus siap memberikan kejutan. Saat ini, NTC hanya terfokus pada upaya melobi dunia Barat ketimbang maraih simpati dari rakyat Libya yang mereka klaim sebagai representasi sesungguhnya.

Upaya penggalangan dukungan internasional membuah kan hasil, dengan dukungan 30 negara yang tergabung dalam kelompok “Libya Contact Group” termasuk diantara Perancis, Inggris, AS, Jerman dan Jepang.
Sebagian negara itu bahkan, mengalihkan aset pemerintah Libya kepada NTC, sedangkan Perancis dan Inggris mengusir diplomat Khadafi dan mengundang kelompok NTC menjadi perwakilan resmi Libya di negara masing-masing.

Jubir Pemerintah Inggris menyatakan, “Kami sekarang menganggap NTC sebagai perwakilan resmi dari rakyat Libya. Kami telah mengundang mereka untuk mendirikan kantor untuk mewakili aspirasi rakyat Libya.
Namun dengan kriteria apa pengakuan terhadap NTC sebagai wakil resmi rakyat Libya? Meraka juga ti-dak dipilih oleh rakyat Libya. Sepertinya pemerintah Inggris mengakui mereka dengan hanya satu alasan; mereka bukan Khadafi, itu saja. Padahal, sebenarnya, sebagian dari mereka adalah mantan kroni-kroni Khadafi, Kepala NTC misalnya, adalah Mustofa Abdul Jalil yang juga bekas menteri kehakiman rezim Khadafi. Di sayap ekonomi NTC adalah Mahmoud Jibril yang pernah menjadi memimpin lembaga ekonomi Khadafi.

Meskipun mereka megklaim 95 persen pasukan pemberontak loyal terhadap NTC, masih patut siper-tanyakan, mereka juga belum tentu mendapat dukungan dari rakyat Libya. Lebih jauh lagi, pemecatan Jalil baru-baru ini juga membuktikan adanya kritik yang sama seperti ketika terjadi pembunuhan terhadap Jenderal Abdel Fattah Younes di Benghazi, itulah mengapa sangat sulit menyatakan NTC sebagai lembaga yang solid.
Satu-satunya alasan penerimaan dunia internasional adalah NTC mau mengikuti pola yang direncanakan Barat terhadap masa depan Libya.

Dalam sebuah kunjungan di Washington tahun ini, seorang wakil NTC memastikan kepada Kemenlu AS bahwa kalangan ekstrimis tidak akan memainkan perannya dalam meramu masa depan Libya.
Jaminan itu menunjukkan NTC hanya menggambarkan visi politiknya yang mampu meraih simpati Washington agar nantinya Libya mulus menuju negara yang demokratis sehingga semua orang dapat memiliki kebebasan berpendapat dan bersikap untuk masa depannya.

Jika belum-belum sudah akan menyingkirkan ekstrimisme, tentu saja, kebebasan itu tidak akan terwujud. Bahkan, ini merupakan benih-benih perpecahan internal, dimana nantinya besar kemungkinan Libya akan menjadi Irak jilid II, NTC berencana akan meneruskan sistem keamanan yang dibentuk Khadafi. Jika itu dilakukan tentu saja banyak elemen pemberontak yang akan mundur karena kebanyakan pemberontak ingin semua rejim Khadafi harus pergi.

Dengan masih bertahannya Khadafi di dalam negeri dan tidak adanya keinginan untuk pergi dari Libya, dan ketika NTC hanya bisa menunggu sambil berharap ada momentum menggulingkannya, maka akan tidak jelas berapa lama lagi kondisi seperti ini terus berlangsung. Yang paling jelas adalah, siapapun yang akan memimpin negara ini pasca Khadafi, prospek rakyat Libya untuk menentukan nasibnya sendiri, sampai sejauh ini, tidak akan menjadi bahasan sama sekali.(rid)