Indonesia File

Tarif Listrik akan Naik 10 Persen

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 18 August 2011 13:04

April tahun 2012 masyarakat harus siap-siap menerima kenyataan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Pasalnya, pemerintah mengkaji kenaikan TDL dalam upaya tidak membebani anggaran subsidi energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam jumpa pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2012 di Jakarta, Selasa (16/8). menjelaskan, mungkin pada April 2012, TDL akan dinaikkan 10 persen secara proporsional. Namun, tidak naik bagi rumah tangga miskin yang menggunakan tenaga di bawah 240 VA.

Kebijakan ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR, apalagi rencana pemerintah untuk menaikkan TDL 10- 15 persen tahun ini tidak disetujui oleh DPR.

Dengan demikian, hal ini tentu sesuatu yang harus dibicarakan dengan DPR dalam diskusi RAPBN 2012. Karena tahun lalu rencananya menaikkan 10- 15 persen, tetapi tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari DPR.
“Jadi hal ini tantangan pemerintah untuk bisa berdiskusi dengan DPR,” ujar Agus.

Menurutnya, penyesuaian ini dimungkinkan karena sejak 2004 pemerintah belum pernah menaikkan harga TDL dan rencana ini tidak akan siginifikan memengaruhi laju inflasi pada 2012 yang telah ditetapkan sebesar 5,3 persen.
Pemerintah menurunkan anggaran subsidi energi listrik pada RAPBN 2012 menjadi Rp44,96 triliun, lebih rendah dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp65,6 triliun.

Untuk kebijakan subsidi listrik pada 2012, pemerintah akan menjaga penyediaan tenaga listrik secara efisien dan menjaga kesinambungan kepentingan penyediaan listrik dan konsumen.

Pemerintah juga, kata Menkeu, memastikan akan memberikan subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif.

Selain itu, pemerintah menetapkan margin PLN pada 2012 sebesar 7 persen serta susut jaringan hingga 8,5 persen dan melakukan optimalisasi bauran energi atau energy mix untuk bahan bakar pembangkit terutama basis batubara dan gas.
Sementara untuk BBM bersubsidi, Agus Marto menyatakan pemerintah akan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui sistem tertutup dan bertahap sehingga kuota BBM bisa terjaga pada 40 juta kiloliter hingga akhir tahun mendatang.
Pemerintah memastikan akan melakukan pengendalian BBM bersubsidi secara tertutup dan bertahap sebagai salah satu upaya untuk menjaga kuota volume serta anggaran subsidi BBM pada 2012.

Menkeu menjelaskan, kuota volume pada 2012 ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter dan anggaran subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun atau turun dari yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2011 Rp129,7 triliun.

Untuk itu, lanjut Agus, pemerintah akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM.

Menteri ESDM Darwin Z Shaleh menambabhkan, pihaknya akan menjalankan UU No 30 tahun 2007 untuk memastikan subsidi diterima bagi golongan tidak mampu.

Selain golongan itu, tidak diberikan subsidi, termasuk industri, pertambangan, dan perkebunan. Guna menjalankan aturan tersebut, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk mengawasinya, sehingga tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan.

“Sejauh ini pemerintah daerah sudah berperan, tetapi belum cukup berperan sungguh-sungguh dalam mengawasi subsidi BBM tersebut,” kata Darin Saleh. (am/aw/iz)