Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Hotspot: Menteri Perindustrian komentari "Esemka" - Wednesday, 11 January 2012 09:57
Hotspot: 750 Personel Polri dan TNI Amankan Timika - Wednesday, 30 November 2011 12:05
Hotspot: Satu Lagi Korban Jembatan Kartanegara Ditemukan - Monday, 28 November 2011 10:00
Hotspot: Freeport Tawarkan Gaji Rp 12,7 juta/bulan - Wednesday, 23 November 2011 14:00
Hotspot: BI Keluarkan Kebijakan Lalu Lintas Devisa - Monday, 03 October 2011 15:31
Hotspot: Wujudkan "Internal Act Security" For Indonesia - Thursday, 29 September 2011 08:37
Hotspot: Bom Solo Tidak Membatalkan Sidang Asian Parliamentary Assembly - Wednesday, 28 September 2011 15:46
Hotspot: KPK Periksa Ali Mudhori dan Iskandar Pasajo - Thursday, 15 September 2011 11:55
Hotspot: Uang Rp1,6 Miliar Milik Malinda Disita Kejaksaan - Wednesday, 14 September 2011 13:13

Wujudkan "Internal Act Security" For Indonesia

User Rating:  / 0
PoorBest 

Jakarta. Pengamat intilijen Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan internal act security membuat Malaysia dan Singapura aman dari serangan teroris. Hal itu karena setiap pergerakan teroris yang ingin mengacau langsung dicegah intelijen sebelum rencana aksi dijalankan.

Akibat aturan ketat itu, kata dia, teroris di Negeri Jiran itu tidak mendapat cukup ruang untuk bergerak. Sehingga mereka berpindah tempat dan beroperasi di Indonesia karena lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Kondisi tersebut terjadi karena kewenangan intelijen hanya mengumpulkan informasi di lapangan, dan fungsi penangkapan dilakukan polisi. 

"Akibatnya banyak aksi teror, seperti di Solo. Ketika Indonesia banyak ekspor TKW ke Malaysia, mereka malah mengirim teroris ke sini," ujar Muhadjir, Rabu (28/9).

Karena itu, ia setuju kalau kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) ditambah dengan fungsi penangkapan. Dengan begitu, setiap gerakan mencurigakan teroris bisa langsung diantisipasi secara dini. Ia yakin dengan kewenangan penangkapan, intelijen bisa bebas leluasa bekerja dan mendesak ruang gerak kelompok teroris.

Terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), Muhadjir meminta hal itu tidak perlu ditakuti. Pasalnya era demokrasi yang dianut Indonesia berbeda dengan Orde Baru. "Jika BIN melakukan kesalahan, kita bisa kontrol ramai-ramai dan secara ketat," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

(Republika.co.id)