Indonesia File

Zakat Kewajiban Agama yang Sering Terabaikan

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 04 August 2011 10:08

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun sebagai sumber dana potensial belum sepenuhnya dikelola secara maksimal dalam rangka pembangunan bangsa pada umumnya dan pemberdayaan umat Islam pada khususnya. Selain itu, para muzakki (orang wajib zakat) belum sepenuhnya menyadari, sehingga sering kali terabaikan.

Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Dr KH Rohadi Abdul Fatah, MAgi di Jakarta, belum lama ini, mengatakan, untuk mengefektifkan pengelolaan zakat, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang diikuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Hal ini, lanjut Rohadi, upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah wajib bagi umat Islam Indonesia yang mampu dan disalurkan melalui Lembaga Pengelolaan Zakat (Badan/Lembaga Amil Zakat) yang selanjutnya dapat dikelola secara optimal, terarah, berhasil guna dan berdayaguna.
Oleh karena itu, papar Rohadi, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat, sehingga zakat sebagai sumber dana potensial dikelola secara profesional dan bertanggungjawab.

“Untuk terlaksananya pengelolaan zakat secara benar dan berdasarkan pada perundang-undangan dan peraturannya, maka perlu diadakan program kegiatan pembinaan bagi para pengurus lembaga pengelola zakat,“ kata Rohadi.

Rohadi mengungkapkan, pengelolaan zakat selama ini dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pemerintah tidak melaksanakan pengelolaan zakat, tetapi hanya berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan koordinator.

Sebagai regulator, pemerintah ikut melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas. Sebagai fasilitator, Pemerintah berupaya memfasilitasi pengelola zakat agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal.

“Sebagai koordinator, Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan BAZ dan LAZ agar selalu terjadi kerjasama antar BAZ dan LAZ sehingga tercipta suatu sinergisme dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat.,” ucap Rohadi.

Potensi zakat
POTENSI dana zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar dan dapat menyejahterakan masyarakat atau setidaknya dapat mengentaskan kemiskinan. Namun, kenyataannya belum dapat mengurangi keberadaan kaum dhuafa. Mengapa?
Menurut Rohadi, ini terjadi karena masih banyak kaum aghniya (orang kaya) yang belum sadar untuk melaksanakan kewajiban zakat. Andaikata mereka sadar, potensi dana zakat akan terkumpul secara signifikan dan dapat mengurangi kemiskinan di Indoneais.
Rohadi membeberkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Habib Ahmed, peneliti senior IRTI- IDB, potensi zakat di Indonesia mencapai 2 persen GDP (pendapatan per kapita). Berdasarkan data GDP tahun 2009, bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp100 triliun. Namun, secara nyata bahwa potensi yang besar ini baru bisa diraih Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp1,2 triliun.

Berdasarkan hitungan media cetak Ibukota pada 2007 bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp4,8 triliun. Asumsinya, penduduk muslim 88,2 persen dari jumlah total penduduk Indonesia, mengacu pada Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007, dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia, 13 persen di antaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga itu lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga itu mampu membayar zakat 2,5 persen dari pengeluarannya. Dengan demikian nilai totalnya menjadi Rp4,8 triliun.

“Survey Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) tahun 2007 menyebutkan potensi zakat di Indonesia lebih besar lagi, yaitu Rp9,09 triliun. Survei ini menggunakan 2.000 responden di 11 kota besar,” katanya.
Hasil riset dari Ivan Syaftian, peneliti dari Universitas Indonesia, tahun 2008, dengan menggunakan qiyas zakat emas, perak, dan perdagangan, di dapat data potesni zakat profesi sebesar Rp4,825 triliun per tahun. Penghitungan ini menggunakan variabel persentase penduduk muslim yang bekerja dengan rata-rata pendapatan di atas nisab.
“Jumlah dana zakat yang bisa dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2009 sebesar Rp1,2 triliun. Maka nilainya hanya 23 persen dari potesni minimal yang ada jika asumsi potensi zakat sebesar Rp4,8 triliun,” ucap Rohadi.

Bagaimana menggali potensi yang demikian besar itu? Menurut Rohadi, seperti diamatkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi zakat. Dalam menggali potensi zakat ada beberapa strategi, yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi terus menerus kepada masyarakat, baik melalui fungsi zakat, jenis-jenis zakat, teknik penghitungan zakat atau hubungan antara zakat dan pajak.

Kedua, Penguatan fungsi kelembagaan amil zakat, yaitu: tranparan, amanah, professional. Dalam melakukan seleksi atau perekrutan amil zakat hendaknya memiliki akhlak yang baik, memahami fiqh zakat dan memiliki kompetensi dalam manajerial.

Ketiga, Pendistribusian dana zakat secara syariah dan prinsip modern 9transparan dan dapat dipercaya). Misalnya zakat dapat dialokasikan untuk pemberdayaan sebagai peluang usaha bagi mustahik. Keempat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan instaitusi zakat serta organisasi berbasis keumatan, seperti MUI, organisasi masyarakat Islam, universitas dan sebagainya. (dik)