Anak Qaddafi dikhianati Pemandunya Sendiri

User Rating:  / 0

Details

Published on Thursday, 24 November 2011 10:32

"Saya telah sepakat dengan pasukan anti Qaddafi (yang menangkap Saif al-Islam) bahwa tempat terbaik untuk menyergap Saif ialah satu wilayah gurun yang dikelilingi oleh dataran tinggi," kata al-Hotmani

Zintan. Saif al-Islam Qaddafi dikhianati dan diserahkan kepada para penangkapnya oleh seorang nomad Libya yang bernama Yussef Saleh al-Hotmani. al-Hotmani rela melakukan hal itu karena ia akan dibayar satu juta euro.

Saif al-Islam yang diburu untuk mendapatkan hukuman dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), ditangkap pada akhir pekan lalu. Dengan tertangkapnya Saif al-Islam, pemerintah baru di negeri tersebut menyebut kondisi ini sebagai "babak akhir drama di Libya".

Dengan mengenakan penutup kepala berwarna hitam, Yussef Saleh al-Hotmani menghubungi pasukan anti Qaddafi di bagian selatan Libya untuk memberitahukan bahwa rombongan dua mobil yang membawa Saif akan melewati daerah itu pada malam 18 November.

"Saya membuat Saif percaya bahwa saya percaya pada dia," kata al-Hotmani pada Selasa (22/11) di Zintan, tempat Saif al-Islam ditahan di satu penjara rahasia.

Pada malam Saif al-Islam ditangkap, al-Hotmani mengatakan ia melakukan perjalanan bersama pengawal pribadi putra Qaddafi tersebut di mobil pertama iring-iringan mereka.

"Saya telah sepakat dengan pasukan anti Qaddafi (yang menangkap Saif al-Islam) bahwa tempat terbaik untuk menyergap Saif ialah satu wilayah gurun yang dikelilingi oleh dataran tinggi," kata al-Hotmani, Rabu (23/11) pagi ini.

Pada saat itu, pasukan anti Qaddafi dari Zintan, di pegunungan di Libya Barat, dan lima anggota suku al-Hotmani, sedang menunggu.

"Ketika kami tiba dalam kegelapan, tembakan dilepaskan dan cuma diperlukan waktu setengah menit untuk menangkap mobil pertama," katanya. Ditambahkannya, ia sengaja telah memberitahu rombongan Saif al-Islam agar kendaraan dikemudikan dengan jarak tiga kilometer guna memberi waktu kepada pasukan anti Qaddafi untuk berkumpul kembali dan agar al-Hotmani bisa bergabung dengan mereka.

"Ketika mobil kedua tiba, kami mulai menembaki dengan tujuan untuk merusak kendaraan tersebut, sehingga ia tak bisa melarikan diri," katanya.

“Saif al-Islam, yang mengenakan pakaian panjang dan tutup kepala berwarna coklat yang menutupi mukanya, melompat dari mobil berusaha melarikan diri, tapi ia tertangkap. Dan Kami memperlakukan dia sebagai tawanan perang,“ kata al-Hotmani.

Tidak jelas apakah al-Hotmani telah berencana menjebak Saif al-Islam sejak pertama ia berhubungan dengan pasukan anti Qaddafi di gurun Sahara atau apakah ia membelot ketika ia meragukan pembayaran yang dijanjikan kepadanya.

Anggota suku badui Sahara tersebut, yang menyebut dirinya "anak gurun", menolak untuk memberi perincian mengenai kapan atau bagaimana ia menghubungi ke-15 pasukan anti Qaddafi yang menangkap Saif al-Islam.

"Saya yakin (Saif al-Islam dan para pengawalnya) berencana membunuh saya ketika kami tiba di perbatasan. Mereka memiliki dua senjata api, dua granat, satu pisau dan borgol. Mereka siap membunuh saya kalau mereka merasa ragu," kata al-Hotmani. Ia berbicara sementara bendera Libya membalut pundaknya sebagai tanda solidaritas buat para penguasa baru negeri itu.

Pasukan anti Qaddafi yang bersekutu dengan Dewan Peralihan Nasional (NTC) yang menangkap Saif al-Islam menyebut al-Hotmani seorang "pahlawan".

Kurang dari lima ribu dolar AS ditemukan di dalam rombongan kedua mobil tersebut dan al-Hotmani mengatakan ia tak dibayar sepeser pun dari satu juta euro yang dijanjikan buat dia.

"Saya tak meminta pembayaran lebih dulu atau apa pun juga," katanya. "Tak ada uang di dalam mobil itu. Ini membuktikan ia ingin membunuh saya di perbatasan," pungkasnya.(am/aw/ads)

Proyek Listrik 10.000 MW Terganjal Aturan Kemenkeu

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 15:16

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Koordinasi Antar kementerian Memburuk

Jakarta. Koordinasi antarkementerian dalam menuntaskan proyek infrastruktur ternyata masih buruk. Hal tersebut terlihat dari macetnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW tahap dua.

Kurang baiknya koordinasi antarkementerian ini bisa dilihat dari kasus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian ESDM mengeluhkan lambatnya (Kemenkeu) dalam memberikan jaminan aset pemerintah. Hal itu membuat proses megaproyek listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap II masih terhambat.

“Hingga saat ini, masih belum ada aksi dari pemerintah (aksi lamban) terkait jaminan aset dari pemerintah. Karena ini terkait pembangkit PLN,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan KESDM Kardaya Warnika di Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal itu, Pengamat Energi Mamit Setiawan menilai, perlu secepatnya dilakukan koordinasi yang baik antar Kementerian terkait. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dengan Ke­menkeu wajib membina hubungan baik agar mempercepat me­gaproyek yang sudah menga­lami kemunduran dari target penyelesaiannya itu.

Ia mengingatkan agar koordi­nasi buruk tidak lagi terjadi demi ketahanan energi nasional. “Koordinasi yang kurang baik harus segera diatasi. Jika Menteri ESDM sibuk, bisa mengandalkan Wakil Menteri sebagai utusan perundingan ke Kemenkeu. Jangan sampai mengorbankan proyek yang penting,” ujar Mamit kemarin.

Dia mengimbau agar pe­me­rintah tanggap menuntaskan masalah birokrasi yang menjadi hambatan.

Kelambanan birokrasi, pinta dia,  harus dipangkas agar tidak membuat kepercayaan in­vestor padam. Sebab, megaproyek 10.000 MW tahap I juga terbukti molor dari target penyele­saian. Hal ini harus dijadikan pelajaran agar pemerintah tidak mengulang kesalahan serupa.

“Dampaknya kalau proyek ini mundur terus, maka investor tidak percaya lagi. Kedua, ini berakibat bagi masyarakat Indonesia yang masih belum mendapat aliran listrik,” jelasnya.

Menurut Mamit, hambatan komunikasi ini harus segera di­mediasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Indonesia sudah membuat rencana jangka panjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mendorong pertumbuhan infrastruktur meliputi jalan, jem­batan dan ketersediaan energi. Listrik merupakan komponen penting yang menentukan ber­hasil tidaknya MP3EI.

Mandeknya megaproyek 10.000 MW ini, lanjut Kardaya, bukan kesalahan PLN. Secara hukum, PLN tidak bisa dituntut karena yang bisa mengeluarkan jaminan aset itu hanya Kemen­keu. “PLN secara hukum tidak bisa dituntut sehingga yang bisa dijamin ada­lah aset pemerintah. Jadi kalau belum ada jaminannya ya tidak akan jalan,” jelas Kardaya.

Namun, dirinya belum mengetahui kapan akan terealisasi jaminan aset karena Kemenkeu yang mengambil keputusan. “Jangan tanya ke saya tanya ke menkeu, saya tidak punya kewenangan untuk itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, program 10.000 MW tahap II akan dikhususkan untuk energi panas bumi dan air.

Ketika mencoba konfirmasi ke Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadianto, ponselnya ternyata tidak aktif. (am/aw/ads)

Proyek Listrik 10.000 MW Terganjal

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 15:19

Jakarta. Koordinasi antarkementerian dalam menuntaskan proyek infrastruktur ternyata masih buruk. Hal tersebut terlihat dari macetnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW tahap dua.

Kurang baiknya koordinasi antarkementerian ini bisa dilihat dari kasus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian ESDM mengeluhkan lambatnya (Kemenkeu) dalam memberikan jaminan aset pemerintah. Hal itu membuat proses megaproyek listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap II masih terhambat.

“Hingga saat ini, masih belum ada aksi dari pemerintah (aksi lamban) terkait jaminan aset dari pemerintah. Karena ini terkait pembangkit PLN,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan KESDM Kardaya Warnika di Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal itu, Pengamat Energi Mamit Setiawan menilai, perlu secepatnya dilakukan koordinasi yang baik antar Kementerian terkait. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dengan Ke­menkeu wajib membina hubungan baik agar mempercepat me­gaproyek yang sudah menga­lami kemunduran dari target penyelesaiannya itu.

Ia mengingatkan agar koordi­nasi buruk tidak lagi terjadi demi ketahanan energi nasional. “Koordinasi yang kurang baik harus segera diatasi. Jika Menteri ESDM sibuk, bisa mengandalkan Wakil Menteri sebagai utusan perundingan ke Kemenkeu. Jangan sampai mengorbankan proyek yang penting,” ujar Mamit kemarin.

Dia mengimbau agar pe­me­rintah tanggap menuntaskan masalah birokrasi yang menjadi hambatan.

Kelambanan birokrasi, pinta dia,  harus dipangkas agar tidak membuat kepercayaan in­vestor padam. Sebab, megaproyek 10.000 MW tahap I juga terbukti molor dari target penyele­saian. Hal ini harus dijadikan pelajaran agar pemerintah tidak mengulang kesalahan serupa.

“Dampaknya kalau proyek ini mundur terus, maka investor tidak percaya lagi. Kedua, ini berakibat bagi masyarakat Indonesia yang masih belum mendapat aliran listrik,” jelasnya.

Menurut Mamit, hambatan komunikasi ini harus segera di­mediasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Indonesia sudah membuat rencana jangka panjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mendorong pertumbuhan infrastruktur meliputi jalan, jem­batan dan ketersediaan energi. Listrik merupakan komponen penting yang menentukan ber­hasil tidaknya MP3EI.

Mandeknya megaproyek 10.000 MW ini, lanjut Kardaya, bukan kesalahan PLN. Secara hukum, PLN tidak bisa dituntut karena yang bisa mengeluarkan jaminan aset itu hanya Kemen­keu. “PLN secara hukum tidak bisa dituntut sehingga yang bisa dijamin ada­lah aset pemerintah. Jadi kalau belum ada jaminannya ya tidak akan jalan,” jelas Kardaya.

Namun, dirinya belum mengetahui kapan akan terealisasi jaminan aset karena Kemenkeu yang mengambil keputusan. “Jangan tanya ke saya tanya ke menkeu, saya tidak punya kewenangan untuk itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, program 10.000 MW tahap II akan dikhususkan untuk energi panas bumi dan air.

Ketika mencoba konfirmasi ke Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadianto, ponselnya ternyata tidak aktif. (am/aw/ads)

RUU Intelijen tidak Ancam Kebebasan Pers

User Rating:  / 1

Details

Published on Friday, 30 September 2011 13:39

Jakarta. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wahiduddin Adams menyatakan rahasia intelijen tidak bertentangan dengan UU keterbukaan Informasi Publik.

"Kan di dalam UU KIP ada pengecualian, ada yang tidak dipublikasikan kepada publik," ujarnya, di sela-sela rapat Komisi I dengan pemerintah membahas RUU Intelijen, Kamis (29/9).

Menurutnya, informasi Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. Wahiduddin juga menyatakan RUU Intelijen tidak akan mengancam kebebasan pers.

Pasal 26 RUU Intelijen menyatakan setiap orang dan badan hukum dilarang membuka dan membocorkan rahasia intelijen.

Menurut Wahiduddin, pasal tersebut tidak akan mengancam kebebasan pers karena pembuktian mengenai pembocoran dan membuka rahasia intelijen itu adalah kekuasaan pengadilan.

"Ini kan memang pidananya memang hakim yang menjatuhkan. Ya, hakim memang membuktikan apakah betul membuka atau membocorkan rahasia intel. Hakim harus ada pembuktian," pungkasnya.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga menyatakan bahwa RUU Intelijen tidak akan mengancam kebebasan Pers.

"Wartawan kan bukan petugas intelijen," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (29/9).

Patrialis menyatakan RUU Intelijen sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan Intelijen.

"Kalau kita tidak punya aturan, nanti justru pelaksanaan kinerja intelijen itu justru tidak teratur, malah bisa sewenang-wenang. Bisa juga terlalu jauh. Kan kalau diatur dia berada di dalam koridor," pungkasnya.(am/aw/ads)