Indonesia File

Proyek Listrik 10.000 MW Terganjal

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 15:19

Jakarta. Koordinasi antarkementerian dalam menuntaskan proyek infrastruktur ternyata masih buruk. Hal tersebut terlihat dari macetnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW tahap dua.

Kurang baiknya koordinasi antarkementerian ini bisa dilihat dari kasus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian ESDM mengeluhkan lambatnya (Kemenkeu) dalam memberikan jaminan aset pemerintah. Hal itu membuat proses megaproyek listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap II masih terhambat.

“Hingga saat ini, masih belum ada aksi dari pemerintah (aksi lamban) terkait jaminan aset dari pemerintah. Karena ini terkait pembangkit PLN,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan KESDM Kardaya Warnika di Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal itu, Pengamat Energi Mamit Setiawan menilai, perlu secepatnya dilakukan koordinasi yang baik antar Kementerian terkait. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dengan Ke­menkeu wajib membina hubungan baik agar mempercepat me­gaproyek yang sudah menga­lami kemunduran dari target penyelesaiannya itu.

Ia mengingatkan agar koordi­nasi buruk tidak lagi terjadi demi ketahanan energi nasional. “Koordinasi yang kurang baik harus segera diatasi. Jika Menteri ESDM sibuk, bisa mengandalkan Wakil Menteri sebagai utusan perundingan ke Kemenkeu. Jangan sampai mengorbankan proyek yang penting,” ujar Mamit kemarin.

Dia mengimbau agar pe­me­rintah tanggap menuntaskan masalah birokrasi yang menjadi hambatan.

Kelambanan birokrasi, pinta dia,  harus dipangkas agar tidak membuat kepercayaan in­vestor padam. Sebab, megaproyek 10.000 MW tahap I juga terbukti molor dari target penyele­saian. Hal ini harus dijadikan pelajaran agar pemerintah tidak mengulang kesalahan serupa.

“Dampaknya kalau proyek ini mundur terus, maka investor tidak percaya lagi. Kedua, ini berakibat bagi masyarakat Indonesia yang masih belum mendapat aliran listrik,” jelasnya.

Menurut Mamit, hambatan komunikasi ini harus segera di­mediasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Indonesia sudah membuat rencana jangka panjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mendorong pertumbuhan infrastruktur meliputi jalan, jem­batan dan ketersediaan energi. Listrik merupakan komponen penting yang menentukan ber­hasil tidaknya MP3EI.

Mandeknya megaproyek 10.000 MW ini, lanjut Kardaya, bukan kesalahan PLN. Secara hukum, PLN tidak bisa dituntut karena yang bisa mengeluarkan jaminan aset itu hanya Kemen­keu. “PLN secara hukum tidak bisa dituntut sehingga yang bisa dijamin ada­lah aset pemerintah. Jadi kalau belum ada jaminannya ya tidak akan jalan,” jelas Kardaya.

Namun, dirinya belum mengetahui kapan akan terealisasi jaminan aset karena Kemenkeu yang mengambil keputusan. “Jangan tanya ke saya tanya ke menkeu, saya tidak punya kewenangan untuk itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, program 10.000 MW tahap II akan dikhususkan untuk energi panas bumi dan air.

Ketika mencoba konfirmasi ke Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadianto, ponselnya ternyata tidak aktif. (am/aw/ads)